Ditemui 4 Pakar Hukum, Ahok: Ngobrol Soal Transparansi dan Proses APBD

Para pendukung Ahok

Dana Siluman dan Hak Angket Ahok

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menerima kunjungan sejumlah pakar hukum seperti Refly Harun, Zainal Arifin Mochtar, Saldi Isra dan mantan Wamenkum HAM Denny Indrayana. Para pakar hukum ini bincang-bincang soal perlawanan Ahok terhadap 'begal' APBD.

Pertemuan tersebut berlangsung di kantornya hingga sekitar pukul 20.15 WIB. "Ketemu teman-teman ngobrol saja," ujar Ahok saat dikonfirmasi perihal isi pertemuan tersebut di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Selasa (3/3/2015) malam.

Senada dengan Ahok, Zainal pun menyebut pertemuan itu hanya sebatas makan malam dan ngobrol santai biasa. Sementara baik Denny, Refly maupun Saldi memilih untuk ambil langkah seribu tanpa sepatah kata pun.

"Makan malam. Saya sering ngobrol sama Ahok karena kemarinan nggak jadi ketemu karena (Ahok) ngurus gigi, terus tadi BBM ngajak ketemu untuk ngobrol-ngobrol," kata Zaenal.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut, akhirnya Ahok mau membuka sedikit isi pertemuan tersebut. Dia mengatakan sempat ditanyai rekan-rekan pakar hukum itu soal keseriusannya memberantas korupsi dan 'begal' APBD.

"Kita cerita-cerita saja efeknya apa. Mereka nanya kamu serius nggak nih terus, saya bilang serius. Saya bicara bukan soal angket lagi, saya dari dulu bicara transparansi anggaran," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

"Dari dulu saya masuk DKI kan itu, kalau tidak ada transparansi (maka itu jadi) akar korupsi. Masalah timbul karena korupsi. Makanya dari dulu saya memperjuangkan transparansi, memperjuangkan efisiensi anggaran," lanjutnya

Ahok mencontohkan masih banyak infrastruktur, sarana dan prasarana DKI yang belum terselesaikan dengan baik oleh Dinas PU (sekarang Dinas Bina Marga dan Dinas Tata Air). Dia pun menduga adanya bermacam anggaran proyek yang di-mark up, sehingga proses pembangunan tidak tuntas secara optimal.

"Dari dulu saya ngotot mark up PU, kan sekarang terbukti lihat saja kerjaan PU semua mana ada yang tuntas. Masa sekian puluh tahun nutup tanggul Jakarta saja nggak bisa semua padahal kita tahu tiap hari air laut pasang itu pasti masuk. Kenapa nggak bisa tutup? Selalu nanggung, itu saja pertanyaannya," jelas Ahok.

"Apakah mereka juga menyampaikan dukungan untuk Bapak?" tanya wartawan.

"Mereka bukan mau nyari dukungan, mereka cuma pengen langsung dengar sampai di mana sih prosesnya (mengusut 'dana siluman' dalam APBD 2015 DKI). Dengan Pak Sekda (Saefullah) ya kita sampaikan saja seperti itu," tutupnya.

Pakar Hukum Tata Negara Zaenal Arifin Mochtar mengaku pertemuannya bersama para pakar hukum lainnya seperti Refly Harun dan Denny Indrayana di kantor Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hanya sekedar ngobrol biasa. Selain itu, Zaenal mengaku hanya makan malam saja.

"Makan malam. Saya sering ngobrol sama Ahok karena kemarin kan nggak jadi ketemu karena ngurus gigi, terus tadi BBM ngobrol," kata Zaenal di Balai Kota, Jakarta, Selasa (3/3).

Zaenal mengatakan tidak ada konsultasi hukum dalam perbincangan bersama Ahok. "Gak ada," singkat Zaenal.

Meski demikian, Zaenal menilai Ahok memiliki posisi kuat dalam perseteruannya dengan DPRD. "Secara teknis aturan hukum jelas Pak Ahok punya posisi yang kuat. DPRD keliru," tutur Zaenal.

Sementara itu, Denny Indrayana dan Refly Harun enggan berkomentar.