Bongkar 'Dana Siluman' APBD, Ahok Jangan Dibiarkan Berjuang Sendirian

Jakarta - Dukungan kepada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk membongkar praktik kotor dalam penyusunan anggaran terus mengalir. Kali ini, suara datang dari Maarif Institute. Mereka mengajak agar masyarakat tak membiarkan Ahok berjuang sendirian.

Direktur Eksekutif Maarif Institute, Fajar Riza Ul Haq, mengatakan kisruh 'anggaran siluman' APBD DKI 2015 merupakan pintu masuk membongkar praktik-praktik kotor anggaran yang selama ini berlangsung. Keberanian Ahok untuk pasang badan menghadapi DPRD DKI patut didukung.

"Membiarkan Ahok berjuang sendiri sama dengan membiarkan kanker korupsi kian mengganas. Ini kan sumber pemiskinan struktural, muaranya ketimpangan ekonomi," kata Fajar lewat pesan tertulis, Rabu (4/3/2015).

Menurut Fajar, manuver politik DPRD menggalang Hak Angket mencerminkan ketidaksiapan anggota dewan menghadapi tuntutan transparansi. Dia menilai, intervensi politik berlebihan malah akan melumpuhkan upaya penegakan tata kelola anggaran. Ini pastinya tidak sehat karena politik jadi panglima.

"Kemendagri harus bersikap jernih dan tegas melawan manuver-manuver politik yang alergi terhadap pemberantasan mafia anggaran. Kasus DKI ini akan menjadi preseden penting bagi para kepala daerah lainnya. Para pejuang anti korupsi wajib berdiri dibelakang pemberantasan mafia anggaran, bukan sekedar cerita membela Ahok," jelasnya.

Sebelumnya, para tokoh hukum seperti Denny Indrayana, Refly Harun, Saldi Isra, sudah menemui Ahok. Mereka memberi dukungan pada sang gubernur sambil terus mengobarkan semangat pemberantasan korupsi. Dia juga terus mengingatkan pentingnya konsep e-budgeting dalam penyusunan anggaran.

"Dengan e-budgeting ketahuan siapa beli apa, haganya berapa. Dengan e-budgeting itu tidak bisa nitip-nitip," kata Refly.

Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok bertemu empat ahli hukum. Mereka yakni Zainal Arifin Muchtar, Refly Harun, Denny Indrayana, dan Saldi Isra. Pertemuan digelar di balai kota DKI, Jakarta.

Acara digelar pada Selasa (3/3) malam. Ahok kongkow bareng empat pendekar hukum tata negara itu setelah saling berkirim pesan lewat whatsapp.

"Perbincangan santai," terang Zainal yang juga dosen UGM, Rabu (4/3/2015).

Zainal mengaku pada malam itu, Ahok menceritakan alasannya berani membuka kejanggalan dalam anggaran APBD. Ahok juga menegaskan sikapnya yang akan bertarung.

"Ya dia ceritain, ini bukan konsultsi ini ngobrol saja. Ahok cerita detilnya. Ahok mau fight, habis-habisan membongkar anggaran," urai Zainal.

Ahok tak tahan dengan sesuatu yang tidak benar. Dia pun berani fight melakukan perlawanan.

"Ini penting ddidukung," urai dia.

Zainal menyampaikan apa yang dilakukan Ahok soal APBD sudah sesuai dengan cita-cita Presiden Jokowi yang ingin mengedepankan e-budgeting dan e-procurement.

"Ini membuat orang tidak bisa bermain-main," tegas Zainal.

Empat pakar hukum yaitu Refly Harun, Zainal Arifin Mochtar, Saldi Isra dan Denny Indrayana menemui Gubernuk Ahok di Balai Kota, Selasa (3/3) malam. Mereka berbicang-bincang soal polemik ABPD DKI.

"Kita cuma cerita-cerita bagaimana sih duduk persoalan ini, tapi intinya kita termasuk orang-orang yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Apa yang dilakukan Ahok dengan e-budgeting itu untuk mencegah kongkalikong dalam penggunaan anggaran," kata Refly saat dihubungi detikcom, Rabu (4/3/2015).

Refly mengataka sistem e-budgeting bisa mencegah kecurangan. Hal-hal yang tidak normal juga akan ketahuan, sehingga pengguna anggaran tidak akan berani memasukan program yang tidak jelas. Oleh sebab itu sisteme-budgeting di APBD harus didukung.

"Dengan e-budgeting ketahuan siapa beli apa, haganya berapa. Dengan e-budgeting itu tidak bisa nitip-nitip," katanya.

Menurut Refly, dukungan yang diberikan berupa semangat pemberantasan korupsi. Jika Ahok yakin dengan langkah yang diambil maka perjuangan membongkar dana siluman APBD sebaiknya tetap diteruskan.

"Semangat antikorupsi kita dukung, penerapan e-budgeting harus kita dukung karena bisa mengontrol anggaran dari permainan. Kalau memang dia yakin dan merasa benar yah teruskan. Ini mudah-mudahan bisa menjadi bola salju untuk APBD di daerah lain," ucap Refly.

Gubernur Ahok juga telah berbicara tentang kedatangan 4 pakar hukum itu. Para pakar bertanya soal keseriusannya memberantas korupsi dan 'begal' APBD.

"Kita cerita-cerita saja efeknya apa. Mereka nanya kamu serius nggak nih terus, saya bilang serius. Saya bicara bukan soal angket lagi, saya dari dulu bicara transparansi anggaran," kata Ahok di Balai Kota, Selasa kemarin.

"Dari dulu saya masuk DKI kan itu, kalau tidak ada transparansi (maka itu jadi) akar korupsi. Masalah timbul karena korupsi. Makanya dari dulu saya memperjuangkan transparansi, memperjuangkan efisiensi anggaran," lanjut mantan anggota DPR Komisi II ini.