Anggaran Belanja Pegawai Rp 20 T, Ini Penjelasan Pemprov DKI

Dana Siluman dan Hak Angket Ahok

Jakarta - Pemprov DKI mengalokasikan dana besar untuk belanja pegawai, yaitu sebesar Rp 20 triliun. Dana fantastis itu pun dikoreksi oleh Kemendagri. Ini penjelasan Sekda DKI Saefullah soal anggaran tersebut.

"Tadi yang terkoreksi soal gaji, dipertanyakan. Nanti didiskusikan sore ini," kata Saefullah kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (4/3/2015).

Saefullah mengatakan Pemprov DKI mencoba mempertahankan agar besaran anggaran itu tak berubah. Alasannya agar PNS DKI benar-benar bersih, tak menerima duit lain selain gaji.

"Karena PNS tidak boleh terima honor dalam bentuk apapun," ujarnya.

Menurutnya dana itu masih wajar. Aturan membolehkan pemprov menganggarkan belanja pegawai hingga 30% total APBD. "Itu cuma 26 persen, masih normal. Maksimal 30 persen," tuturnya.

Soal besaran anggaran belanja itu disoroti oleh Kemendagri. Nilai hampir Rp 20 triliun dianggap tak wajar.

"‎Belanja jasa kantor, belanja makan minum, perjalanan dinas, termasuk belanja pegawai. Belanja pegawai, mohon maaf, masa hampir Rp 19 koma sekian, hampir Rp 20 triliun untuk belanja pegawai?. Dan itu kita pertanyakan kan," kata Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek di Kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat (4/3/2015).

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengevaluasi APBD DKI 2015. Ditemukan sejumlah keanehan, salah satunya soal anggaran belanja pegawai yang mencapai Rp 20 triliun.

"‎Belanja jasa kantor, belanja makan minum, perjalanan dinas, termasuk belanja pegawai. Belanja pegawai, mohon maaf, masa hampir Rp 19 koma sekian, hampir Rp 20 triliun untuk belanja pegawai? Dan itu kita pertanyakan kan," kata Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek di Kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).

Tak jelas berapa miliar atau triliun total nilai anggaran yang direvisi Kemendagri, karena Donny mengaku tak hafal. Yang jelas ada sebagian dari APBD DKI Rp 73,08 triliun yang dikoreksi. APBD tersebut telah ditinjau segi efisiensi, efektivitas, dan kewajarannya. 

"Tadi belanja barang dan jasa kantor itu kok masih besar sekali," katanya.‎

‎Donny lantas membolak-balik halaman dokumen soal paparan Dirjen Keuangan tentang Postur APBD Provinsi DKI. Dalam dokumen itu termuat soal APBD 2015.

"Coba lihat di sini (dokumen), bayangkan, dana total belanja dan jasa Rp 16 triliun. Belanja jasa kantor masih relatif tinggi, ‎belanja pemeliharaan masih relatif tinggi, belanja bahan habis pakai masih relatif tinggi," kata Donny.

‎Maka Kemendagri bersama Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) juga DPRD akan merasionalkan anggaran-anggaran ini. Kemendagri ingin agar anggaran yang tak perlu itu dikurangi dan dialihkan untuk belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan

"‎‎Hibah dan Bansos, pasti akan kita rasionalisasikan nanti. Kemudian belanja pegawai, coba liat. SilPA DKI juga makin besar. Nggak boleh. Ini kan menyangkut kinerja perencanaan anggaran. Ini kita dorong untuk diefektifkan. Makanya APBD DKI harus kita selamatkan," kata Donny.

Donny menyatakan, Ahok mengapresiasi evaluasi dan koreksi itu. Sebelumnya, diwawancarai terpisah, Ahok mengakui memang ada dana-dana yang perlu dikoreksi.

"‎Dokumen Pemprov pun tidak semua‎ benar. Tadi dipaparkan juga masih ada oknum-oknum SKPD yang belanjakan alat-alat tulis kantor gila-gilaan juga. Makanya e-budgeting enaknya gitu. L‎angsung kita bisa tahu," tutur Ahok usai bertemu pihak Kemendagri.