Ahok: Orang Akan Mencatat Kalau Ada Wakil Ketua DPRD yang Tolak Setujui Perda

Jakarta - Pasca pertemuan dengan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) membuka peluang diterbitkannya Perda. Tentu langkah itu bisa jadi gong untuk mengakhiri kisruh APBD 2015.

Menurut Sekda DKI Saefullah, apapun keputusan hasil rapat evaluasi bersama Banggar DPRD, harus mencantumkan tanda tangan Ketua dan salah satu Wakil Ketua DPRD DKI. Bagaimana jika ada wakil yang tidak setuju?

"Kalau memang tidak setuju seluruh rakyat akan melihat bahwa wakil ketua ini tidak menyetujui. Saya kira sekarang sudah transparan, semua sudah melihat kok," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2015).

"Sekarang kekurangannya di mana, yang mendagri kita perbaiki, DPRD bisa lock, semua bisa dibuka, wartawan semua terlibat, Rp 12,1 triliun sudah diakui tidak masuk akal sudah dicoret. Lalu kalau masih ada wakil ketua mau tanda tangan berarti mereka menghambat APBD," lanjutnya.

Menurut Ahok, tidak akan jadi masalah apabila ada salah satu dewan yang tidak setuju dengan diterbitkannya Perda. Sebab dirinya masih bisa menggunakan Pergub.

Akan tetapi, lanjut Ahok, seluruh warga DKI akan mencatat siapa wakil dewan yang menghambat APBD. Sebab menurutnya tentu ini menghambat pembangunan daerah.

"Orang akan mencatat ini, wakil ketua mana yang otaknya kayak begini ini agak beda sama kita semua. Silakan saja. Saya kira kalau begitu, presiden bisa perintahkan jaksa atau polisi sama dirjen pajak periksa saja," kata Ahok.

"Ini DPRD tidak melaporkan kekayaan, makanya enggak punya NPWP, kalau enggak punya NPWP bisa dikenakan tindakan pencucian uang. Sita saja hartanya semua," lanjutnya.

Ahok menegaskan hubungan personal dengan dewan baik-baik saja dan tetap harmonis. Namun apabila dalam rapat peripurna nanti yang mendukung dirinya sedikit maka dia akan tetap Pergub.

"Hubungan saya dengan DPRD baik-baik saja. Kita tinggal hitung saja kalau paripurna yang dukung saya lebih sedikit, kita kalah, ya sudah pergub terus saja. Tapi pergub terus kan tetap pakai e-budgeting," pungkasnya.