Ahok Klaim Didukung Anggota DPRD Baru dan Lama Berantas 'Begal' APBD

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) berterima kasih kepada sejumlah anggota DPRD DKI yang mendukung langkahnya menerapkan sistem e-budgeting. Dikatakannya tidak hanya anggota baru, tetapi yang lama juga.

"Banyak sekali kontak saya untuk dukung dari dulu sebagian juga dasarnya sudah capek ya, kasarnya sudah muak lah dengan sistem titip menitip kayak begitu. Teman-teman DPRD yang baru juga banyak yang merasa gerah gitu lho. Cuma mreka pikir siapa yang berani mulai, kunci kan ada di kepala daerah ada malah anggota DPRD terima kasih sama saya," kata Ahok.

Hal itu disampaikannya di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2015). Ahok mengatakan banyak dari dewan-dewan yang sebelumnya duduk di kursi DPRD DKI juga tidak setuju dan lelah dengan aksi 'begal' APBD.

"Dia mengatakan, ini malah DPRD yang lama yang jujur ya, ‎dia bilang 'saya sudah sekian lama di sini baru kali ini beruntung ketemu gubernur yang berani'. Dia bilang gitu lho," sambungnya.

Namun ketika wartawan menanyakan siapa yang menyampaikan pen itu, Ahok enggan menyebut nama. Menurutnya, dukungan seperti ini menunjukkan tidak semua dewan suka menilap uang rakyat seperti segelintir oknum.

"Kalau nggak ada sistem, selama ini fitnah memfitnah. Jadi begitu ada yang hilang atau nambah, nggak ada yang mau ngaku. Terus kalau sampai kejadian yang ditangkap masuk penjara, (pasti selalu) SKPD," ujar dia.

"Oknum DPRD-nya nggak ada yang mau ngaku, nggak ada yang jelas. Saya pikir ini soal fitnah bisa selesai, imbuhnya

Terlebih lagi, kini Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi juga sudah diberikan akses ke sistem e-budgeting. Sehingga dengan demikian saling curiga di antara kedua institusi seperti selama ini terjadi bisa diminimalisir karena dewan juga bisa ikut mengawasi secara langsung.

"DPRD bisa lihat nih, misal dia dapat laporan dari masyarakat, curiga dan misalnya nggak masuk akal nih proyek pengadaan barang ini, dia bisa kunci. Nah waktu si DPRD kunci, saya pun nggak bisa buka. Tapi saya tahu yang ngunci itu DPRD," terang Ahok.

"Nanti saya akan panggil SKPD sama DPRD kita ketemu nih, berargumentasilah. Kita berdebat, 'kenapa kamu kunci, alasannya apa?' terus DPRD bisa tanya balik 'pantas apa nggak bila ada SKPD main'. Tugas saya sepakat dengan DPRD, stafkan. Tapi kalau DPRD yang salah, ya nanggung malu," jelasnya.

Ahok menjelaskan, untuk menunjang sistem e-budgeting di tingkat DKI pihaknya juga telah berkoordinasi dengan dewan agar turun langsung dan ikut menyusun program dengan dapil kelurahan dan kecamatannya melalui e-musrembang.

"Jadi elektronik musrembang ini, DPRD mesti ikut dari tingkat kelurahan. Jadi usulan masyarakat apa masukin sampai di kecamatan, lalu kita cocokin nih. Saya mau taruh di Jakarta Smart City, jadi nanti (ketahuan) e-musrembang kesepakatannya apa," tutup Ahok