Ahok: Ketua DPRD Sepakat Tak Masukkan Rp 12,1 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi sepakat untuk tidak memasukkan usulan anggaran siluman Rp 12,1 triliun ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015. Basuki juga menyebut Pras sepakat terhadap penyusunan anggaran melalui e-budgeting.  

"Dengan Ketua DPRD, kami sudah sepakat ya bahwa (usulan anggaran siluman) Rp 12,1 triliun sama sekali tidak dimasukkan (ke dalam RAPBD)," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (19/3/2015).  

Kemudian, mereka juga sepakat untuk menyisir kembali program-program di dalam RAPBD DKI. Segala koreksi anggaran oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun akan dialihkan ke program lain yang lebih diprioritaskan, misalnya untuk program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) tipe A serta pembangunan jalur layang Koridor XIII. 

"Kontraktor sudah kami tanya, 'Bisa enggak dipercepat tahun ini selesai (Koridor XIII)?' Kami perkirakan kan (pembangunan) hanya menghabiskan Rp 500 miliar, kontraktor bilang (butuh biaya pembangunan) Rp 1 triliun. Nah, kelebihan anggaran akan kami alihkan ke sana. Kami mau berikan kepada pekerjaan yang bersifat prioritas," kata Basuki.  

Pria yang biasa disapa Ahok itu juga telah memberikan passwordatau kata kunci e-budgeting kepada Prasetio. Basuki berharap, DPRD kembali pada fungsi awal, yakni dengan melakukan pengawasan kepada kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI. 

Namun, password ini hanya dapat digunakan untuk mengunci, bukan memasukkan anggaran. Dengan perbaikan komunikasi ini, Basuki meyakini, Senin (23/2/2015) mendatang, Pemprov DKI kembali mengajukan dokumen RAPBD 2015 ke Kemendagri. 

"Tunggu saja sampai besok ya (batas terakhir pembahasan RAPBD antara eksekutif dan legislatif). Pasti dong (RAPBD diserahkan). Senin harus dikasih ke Kemendagri," kata Basuki.