Soal Besaran TKD Dinamis, Ahok: Yang Nggak Kerja, Nggak Boleh Makan!

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mengimingi gaji fantastis bagi para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing PNS DKI. Mereka juga bisa membawa take home pay dalam jumlah besar apabila memperoleh tunjangan kinerja daerah (TKD) statis dan dinamis secara penuh.

Bagi Ahok mereka yang rajin tentu akan mendapat TKD dinamis lebih besar dibanding yang malas. Lantas bagaimana dengan pemotongan TKD dinamis apabila tidak masuk karena sakit?

"Ya Anda harus sehat dong jangan bergadang terus. Kan saya tidak memotong gaji Anda, saya memotong TKD Dinamis. Ini kan tambahan," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2015).

"TKD Statis juga tidak saya potong loh, yang dinamis yang dipotong. Artinya, yang tidak kerja tidak boleh makan. Kalau nggak mau sakit jaga kesehatan. Kalau memang sakit gimana, ya nasib Anda tidak bisa kerja toh. Yang kerja baru benar-benar dibayar yang tidak nggak boleh. Jadi kamu harus jaga kesehatan dong," sambungnya.

Menyoal daerah lain yang iri melihat besarnya gaji PNS DKI, Ahok menyebut seharusnya hal itu tidak terjadi. Sebab, anggaran yang dialokasikan dari APBD jumlahnya jauh lebih kecil dibanding sebelum-sebelumnya sewaktu masih menerapkan honorarium.

"Makanya uang-uang honor mau saya buang, saya mau pakai TKD Dinamis. Kalau kamu nggak kerja, kamu nggak dapat," kata Ahok.

Suami Veronica Tan ini menyebut dengan pemangkasan anggaran honorarium untuk para tim pengendalian teknis, Pemprov DKI bisa lebih hemat anggaran dalam APBD 2015. Jika tahun sebelumnya memakan 40 persen dari APBD, tahun ini hanya 24 persen saja untuk anggaran SKPD.

"Bisa dicontoh oleh daerah lain. Kalau daerah kamu PAD kecil gimana ya sudah 1 poin untuk TPD itu Rp 5 ribu kalau uang kayaan Rp 10 ribu. Kalau kamu mau Rp 10 ribu gimana ya kerja yang rajin dong. Membantu orang untuk investasi sehingga pajak anda naik PAD Anda naik, Anda bisa naikin poin Anda," lanjutnya.

"Jadi yang kami lakukan ini sesuai perintah presiden dan ini akan jadi model gitu. Selama ini reformasi birokrasi gagal sebetulnya, reformasi TNI bagus reformasi bidang politik bagus tapi yang birokrasi gagal," tegas mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Dia mengungkapkan sudah saatnya kini mereka yang benar-benar bekerja mendapatkan hasil sepadan dengan keringatnya. Jadi tidak ada lagi junior yang kinerjanya bagus tertutup kesempatan 'naik kelas' lebih cepat meski yang senior masih bekerja dalam satu divisi.

"Staf yang biasa nunggu atasannya pensiun dulu baru bisa naik jabatan. Dulu mau eselon 2,3 dan 4 yang jelek, mutar-mutar saja di situ gajinya gede yang kerja stafnya setengah mati," terang pria tiga anak ini.

"Kalau sekarang fungsional yang kerja baik gajinya juga baik. Ini fungsional bisa Rp 9-13 juta. Nanti bisa ketahuan pegawai mana yang kelebihan bisa kita kurangi. Nah, ini reformasi birokrasi yang mau kita jalankan," pungkasnya.