Ahok: Kalau Pedagang Pasar Santa Sewakan Kios, Kami Sita!

Jakarta - Perlahan PKL dan pedagang sembako mulai tergusur dari Pasar Santa, Jakarta Selatan.‎ Hal ini karena ada sejumlah pemilik kios yang menyewakan kiosnya dengan harga tinggi. Gubernur DKI Basuki T Purnama mengingatkan akan bertindak tegas pada pemilik kios yang menyewakan kiosnya pada pihak ketiga.

"Saya harus bilang sama itu, kita harus jaga gimana pemilik kios lama tidak tergoda untuk sewakan kiosnya. Kalau dia sewakan kios, maka akan kita sita," kata Gubernur DKI Basuki T Purnama saat ditanya wartawan tentang nasib pedagang lama Pasar Santa yang tergusur.

Hal ini dikatakannya di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (20/2/2015). Ahok mengatakan salah satu cara untuk mengikat para pemilik kios ini dengan membayar sewa melalui Bank DKI. Dengan begitu maka pihak PD Pasar Jaya sebagai pengelola bisa mengontrol. 

Ia ingin agar kios itu tidak dimiliki pedagang seumur hidup. Ahok mau kios tersebut bisa disewakan pada pedagang lain yang ingin berjualan.

"Itu sifatnya incubator, kalau kamu kaya, harus kasih lagi ke kita, dan diberi lagi ke pemula," sambungnya. 

"Kalau nanti daftar antri banyak gimana? Ya nanti itu diundi. Jadi nggak bisa yang dapat itu menyewakan, karena harga sewa kita murah. Itu yang lagi kita suruh beresin," pungkasnya.

Kenaikan harga sewa kios meningkat seiring semakin populernya pasar itu. Awalnya, setiap kios dibandrol dengan harga sewa Rp 3 juta/tahun namun kini harganya bisa mencapai Rp 5 juta/tahun. 

Tingginya harga sewa ini terjadi karena beberapa unit kios dipegang oleh pihak ketiga yang merupakan pemilik pribadi dan perusahaan, dengan status hak guna pakai (HGP). Saat ini total kios yang ada di Pasar Santa mencapai 1.151 kios.

Akibat dimilki secara pribadi, sewa kios akhirnya tidak bisa dikendalikan karena sangat tergantung pada kebijakan masing-masing pemilik kios.

Jakarta - Persoalan sengketa tanah selalu menjadi masalah yang rumit dan tak mudah diselesaikan. Hal ini juga sering dimanfaatkan oleh calo untuk memperalat warga agar mengeluarkan uang dengan iming-iming mendapatkan sertifikat hak milik tanahnya.

Khusus di Jakarta, Gubernur DKI Basuki T Purnama meminta agar warga tak‎ mudah percaya dengan bualan calo untuk mengurus persoalan tanah tersebut.

"Kalau solusi warga kita udah kerjasama dengan BPTSP (Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) urusan surat, kita sudah minta BPN (Badan Pertanahan Negara) untuk kerjasama kita memanfaatkan kantor BPTSP jadi kantor dia," kata Gubernur DKI Basuki T Purnama di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (20/2/2015). 

PTSP ini ada di setiap kantor lurah hingga wali kota. Saat masih menjabat sebagai gubernur, Jokowi kerap mengunjungi kantor-kantor camat, lurah hingga wali kota untuk melihat persiapan PTSP hingga akhirnya dibuat menjadi badan sendiri seperti sekarang. 

Pelayanan satu pintu ini diharapkan akan membantu warga untuk mengurus segala persuratan mulai dari KTP, KK, IMB, izin usaha hingga mengurus sertifikat. 

Permasalahan soal tanah lebih banyak karena warga yang ingin mendapat sertifikat hak milik sementara dokumen penunjangnya tidak lengkap. Sering terjadi, warga ngotot memiliki surat keterangan kepemilikan rumah namun tanahnya milik negara dan sertifikatnya hanya sertifikat girik atau tanah garapan sehingga tak memiliki dasar hukum yang kuat.