Hadapi MEA, Menteri Hanif Tertarik Kebijakan Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengaku tertarik dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama untuk membebaskan persyaratan pendidikan formal bagi warga agar bisa mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK).

Menurut dia, kebijakan ini penting diterapkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015. 

"Kami ingin coba jajaki gagasan ini dengan Pemprov DKI, karena di DKI ini sudah ada contohnya," ujar Hanif yang didampingi Basuki, di Kementerian Ketenagakerjaan, Senin (23/2/2015) sore. 

Melalui cara itu, lanjut dia, jumlah pengangguran usia produktif di Indonesia bisa berkurang secara signifikan. Ia menargetkan, kebijakan itu dapat menambah kualitas warga usia produktif hingga penerapan MEA 2015. 

Dia menjelaskan, peningkatan kualitas sumber daya manusia ini penting dilakukan karena nantinya Indonesia akan bersaing dengan negara lainnya di pasar terbuka. Warga Indonesia nantinya akan bersaing dengan warga negara ASEAN lainnya untuk memperebutkan suatu posisi pekerjaan di negaranya sendiri. 

"Ini isu yang penting. Kami harus mendorong dilakukannya percepatan peningkatan kompetensi dan sertifikasi profesi," kata Hanif. 

Sementara itu, Basuki mengklaim Pemprov DKI selalu siap jika kebijakan mereka diadopsi untuk dilaksanakan di lingkup nasional. Menurut dia, Pemprov DKI akan mengoptimalkan tujuh BLK yang dimiliki dalam menghadapi MEA 2015. 

Caranya dengan mengembangkan bangunan BLK yang juga dapat berfungsi sebagai rumah susun sewa (rusunawa). Rusunawa tersebut, kata Basuki, nantinya akan disewakan secara murah kepada para buruh. 

Sehingga, selain tinggal di unit rusun, buruh juga bisa sekaligus mengikuti pelatihan kompetensi yang dibutuhkan untuk bersaing di MEA. 

"Jadi konsepnya semua terpadu. Kami pengen banyak orang DKI yang enggak sekolah itu bisa dilatih jadi berkualitas," kata Basuki. Pertemuan tertutup antara Menaker Hanif dengan Gubernur Basuki berlangsung selama kurang lebih 75 menit. 

Selain membahas peningkatan kualitas SDM jelang MEA 2015, mereka juga membahas beberapa hal terkait ketenagakerjaan. Di antaranya mengenai upah, pelayanan ketenagakerjaan, dan pelatihan bagi para pekerja.