Gerindra: Negara Darurat Pak Jokowi!

Jakarta - ‎Presiden Joko Widodo boleh saja pusing memutuskan soal konflik KPK dan Polri, tapi keputusan bagaimanapun harus segera diambil. Politisi Gerindra Desmon Junaidi Mahesa geram lantaran Presiden malah mendahului urusan di luar negeri daripada selesaikan konflik antar penegak hukum.

"Dalam kondisi negeri carut marut bukannya mengambil tindakan dan kebijakan yang menyelesaikan masalah, Presiden malah memilih melakukan kunjungan “kerja” ke luar negeri selama beberapa hari," kata Desmon dalam pesan singkat, Jumat (5/2/2015).

"Dengan keadaan seperti ini, yang dirugikan adalah rakyat dan bangsa Indonesia. Karena Presiden seperti melakukan pembiaran terhadap situasi ketidakpastian dan darurat hukum ini," kritik wakil ketua komisi III DPR itu.

Desmon membeberkan awal mula konflik KPK vs Polri ‎sejak penetapan tersangka bagi calon Komjen Budi Gunawan, yang bergulir terus hingga paling akhir Kamis (5/2) kemarin Mabes Polri menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk tiga komisioner KPK.

"Dengan keadaan seperti sekarang ini situasi hukum di Indonesia mengkhawatirkan, bahkan bisa lumpuh jika tidak segera diambil tindakan," ujarnya.

Institusi polri tanpa Kapolri, yang bisa mengkomandoi penegak hukum, dan KPK tanpa komisioner yang berfungsi, membuat situasi makin tidak menentu.

"Tatanan dan pranata sistem hukum di negeri ini menjadi rusak dan dapat berdampak serta membuat situasi keos. Bukan hanya darurat hukum, negeri ini bisa menjadi dalam keadaan darurat, serta membahayakan NKRI!" tegasnya.

Desmon yang juga aktivis jaringan aktivis ProDEM, mendesak presiden harus bertanggung jawab terhadap situasi pembiaran ini. Menurutnya, masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan membuat situasi makin tak kondusif.

"Presiden harus bersikap tegas dan segera menyelesaikan perseteruan dua institusi penegak hukum Polri dan KPK!" ucap politisi asal Banten itu.