Ahok Menyoal Kemendagri yang Tak Mau Ungkap Soal 'Dana Siluman' di APBD

Jakarta - Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut sebanyak 80 persen anggaran APBD diperuntukkan bagi belanja pegawai, sementara kurang dari 20 persen untuk pembangunan infrastruktur. Menanggapi itu Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) langsung menggeleng kepala.

"Mana ada 80 persen, justru semua honor coba bandingkan dengan yang lain. Tim pengendalian teknis kami buang honornya, honor pengadaan kami buang dan honor-honor lain dibuang. Jadi di mana alasannya?" ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Selasa (24/2/2015).

Mantan Bupati Belitung Timur ini juga merasa heran dengan Kemendagri yang tidak mau mengungkap hasil temuan BPKP selama 2 tahun silam tentang 'dana siluman' yang kerap muncul di APBD.

"Makanya kita lihat saja. Dulu lebih besar dia ngumpetin honorer. Ini kan cari-cari alasan saja kalau besar ya kita akan potong. Makanya saya pikir sekarang mau diproses ga temuan BPKP dua kali kenapa Mendagri nggak ngomong," lanjutnya.

"Ini bukan saya yang ngomong loh tapi BPKP soal anggaran siluman sebelum e-budgeting. Kenapa nggak mau ngomong," tegas Ahok.

Suami Veronica Tan tersebut meminta agar Kemendagri mengirim surat resmi untuk diskusi secara langsung. Sehingga, pihaknya bisa menjelaskan dengan detail mengenai APBD DKI 2015 yang kerap dijadikan sebagai masalah.

"Sudah deh bikin surat resmi ke kita biar bisa berdebat," pungkasnya.

Sebelumnya, Tjahjo mempertanyakan banyaknya jalanan daerah yang rusak tidak diperbaiki. Politisi PDIP itu menyebut alasannya dikarenakan dana dari APBD untuk infrastruktur kurang dari 20 persen saja.

"Ini yang jadi problem, karena jalan itu ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan Kab/Kota, jalan kecamatan, jalan desa. Problemnya 80 persen APBD ini untuk belanja pegawai, kurang dari 20 persen untuk pembangunan," jelas Mendagri Tjahjo Kumolo di Gedung BKPM, Jakarta, Senin (23/2) lalu.

Bila dahulu akan mudah dana dari pusat digelontorkan untuk melakukan perbaikan, tapi kini sulit malah bisa terkena pidana korupsi. Karenanya pemerintah akan menyiapkan dana khusus.