Presiden Ingatkan Para Menteri Lebih Optimal Berkomunikasi Lewat Media

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada para menteri Kabinet Kerja untuk lebih optimal berkomunikasi kepada publik melalui media. Melalui pemberitaan media, para menteri diharapkan bisa menangkap respons masyarakat mengenai kebijakan masing-masing.

“Pro dan kontra bagian dari itu tadi, menjaring dan mengkomunikasikan. Bagaimana kita mengetahui kebijakan kita direspons positif atau negatif kalau kita tidak pernah mengkomunikasikan,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (7/1/2015), menirukan apa yang disampaikan Presiden kepada para menteri dalam sidang kabinet parapurna pagi tadi.

Kendati demikian, Pratikno enggan menyebutkan kementerian mana saja yang dianggap presiden masih lemah dalam strategi komunikasi melalui media. Presiden, menurut Pratikno, menyampaikan persoalan yang dihadapi kementerian dalam berkomunikasi melalui media.

“Ada beberapa hal, satu, bisa jadi kontennya tidak perlu dikomunikasikan, kedua, policy kontennya tidak strategis, tidak memberikan terobosan, atau pimpinannya tidak cukup piawai untuk mengkomunikasikan,” papar Pratikno.

Saat membuka sidang kabinet paripurna pagi tadi, Presiden menyinggung peliputan media yang menimbulkan persepsi di masyarakat mengenai kinerja pemerintahan Kabinet Kerja dalam tiga bulan terakhir.

Menurut Jokowi, pemberitaan media belum tentu mewakili kinerja pemerintah. Namun, media mampu membentuk persepsi atas kinerja pemerintah, terutama di kementerian. (baca: Buka Sidang Kabinet, Jokowi Singgung Peliputan Media terhadap Kerja Pemerintah)

Ia menilai, pemberitaan media atas kinerja kementerian didasarkan atas berbagai aktivitas, kebijakan, serta langkah-langkah yang dilakukan para menteri maupun institusi pemerintah lainnya.

Segala aktivitas, kebijakan, serta langkah menteri tersebut kemudian dipotret media dalam berbagai sudut, baik yang pro maupun yang kontra terhadap pemerintah. Kepala Negara juga menyebut adanya proses analisis media yang dilakukan pemerintah.