Ahok sodorkan dua opsi untuk APTB

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan mengevaluasi keberadaan angkutan perbatasan terintegrasi busway (APTB). Selama ini APTB menggunakan jalur bus Transjakarta setelah masuk ibu kota.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Benjamin Bukit mengatakan, pihaknya sebagai penengah akan mendorong operator APTB untuk bergabung dengan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Pilihan lainnya, mereka hanya dapat mengambil dan mengantar sampai ada halte Transjakarta.

"Kami sedang coba tawarkan kepada para operator APTB apakah mereka mau sampai perbatasan saja atau melebur ke manajemen PT Transjakarta," kata Benjamin di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/1).

Dia menambahkan, jika dilebur menjadi satu manajemen, trayek APTB nantinya akan diatur PT Transjakarta, termasuk menghitung sistem pembayaran rupiah perkilometer ke para operator. Dengan itu dualisme tiket dan trayek di Transjakarta tidak terjadi lagi.

"Kalau nanti sudah digabung jadi satu manajemen, tidak ada lagi dualisme tiket dan trayek," terang Benjamin.

Upaya peleburan APTB ke PT Transjakarta sampai kini masih terus diupayakan jajarannya dengan menggelar rapat koordinasi. "Kami yang fasilitas di Dinas Perhubungan sesuai keinginan Pak Gubernur," ujarnya.

Pengamat transportasi, Djoko Setijawarno, menuding adanya praktik oknum Dinas Perhubungan (Dishub) nakal membuat tarif angkutan Jakarta tak kunjung turun mengikuti penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Solar. Oknum tersebut bermain dengan meminta setoran tinggi kepada angkutan umum yang membuat biaya operasional membengkak.

"DKI banyak oknumnya termasuk dari Dishub sendiri. Contohnya saja harga bajaj di Jakarta masa Rp 102 juta. Di India itu cuma paling mahal Rp 50 juta," ucap Djoko ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Rabu (14/1).

Bukan hanya itu, Organda di Jakarta juga disebut ikut bermain. Hal ini terbukti dari enggannya Organda bergabung dengan Pemda DKI. Menurut Djoko, Pemda DKI sendiri sudah berusaha menata angkutan umum, namun, terkendala kepentingan Organda.

"DKI mau tapi Organda tidak mau. Kalau mau memberesi angkutan umum itu Organda harus ikut. Organda jangan ikut bermain," katanya.

Djoko mengakui tarif angkutan umum saat ini cukup memberatkan masyarakat. Seharusnya tarif bisa turun mengikuti penurunan harga bahan bakar.

"Mereka (angkutan umum) sudah keluar banyak, jadinya masyarakat juga yang dirugikan. Ini karena organda ngotot dan ada oknum Dishub nakal," tutupnya.