Ahok: Semua Kantor PTSP Harus Pakai CCTV

Jakarta - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memerintahkan semua kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus dilengkapi dengan CCTV. Namun Ahok merasa kecewa lantaran kantor-kantor PTSP ternyata masih tidak dipasangi kamera pengintai tersebut.

“Kalau belum punya CCTV ya anda mesti pasang. Saya sudah suruh pasang sekarang juga, jangan menunggu,” kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2014).

Orang nomor satu di DKI ini menyatakan masih ada kantor PTSP di tingkat kelurahan yang belum dipasang CCTV. Padahal, dari 267 kelurahan dan 44 kecamatan di DKI sebenarnya sudah punya CCTV.

“Apa yang susah sih, semua kelurahan kan sudah ada CCTV, tinggal pasang dan pindahin ke situ. Jadi ini memang enggak niat saja,” ucap Ahok. Salah satu kelurahan yang belum dipasang CCTV adalah kelurahan Lenteng Agung.

“Enggak dipasang, makanya saya bilang ini kan model-model pembangkangan. Saya sudah bisa hitung, saya bisa tebak, pasti 2015 ini terjadi pergesekan,” jelasnya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyambangi kantor Kejaksaan Agung. Ahok ingin bertemu Jaksa Agung HM Prasetyo untuk berkonsultasi tentang pengadaan jasa pengacara di Pemprov DKI Jakarta.

"Ini saya mau ke Kejaksaan Agung. Saya berpikir mau cari beberapa pengacara yang setuju, kita mau gugat," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2015).

Gagasan untuk pengadaan pengacara ini sudah disampaikan Ahok beberapa waktu lalu. Dia menyatakan ingin merekrut beberapa pengacara profesional untuk menangani masalah-masalah yang terjadi di Ibukota.

Salah satu yang disasar Ahok adalah pihak-pihak yang menduduki lahan negara. Menurutnya, selama ini banyak kalangan yang menduduki lahan-lahan tapi menolak bahkan menuntut pemerintah saat hendak direlokasi.

"Jadi jelas posisi kita, siapapun yang menghalangi ini semua kita sikat saja karena Jakarta sudah terjadi pembiaran begitu lama. Enak saja mau dudukin. Kita gugat saja, kayak preman saja," ujar Ahok.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bercerita pernah diribetkan oleh oknum Dinas PU DKI yang menggembungkan data pegawai honorer saringan sampah. Menurut Ahok, oknum tersebut sengaja membuat namanya rusak.

"Nggak (ngorbanin PNS). Dia cuma korbanin gua saja. Nanti akan dibilang ini cuma gara-gara Ahok saja kan?" ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2015). Ahok ditanya soal oknum yang mengorbankan honorer PU DKI yang tidak digaji 4 bulan.

Menurut Ahok, pegawai honorer lainnya juga pernah 2 bulan tidak gajian. Hal ini akibat perombakan PNS.

"Revolusi makan anak sendiri, terpaksa," imbuh mantan Bupati Belitung Timur ini. 

Ayah 3 anak ini menilai, tidak beresnya PNS DKI salah satunya sebagai bentuk pembangkangan atas reformasi birokrasi yang dilakukannya. Dia lantas menceritakan tentang oknum Dinas Kebersihan DKI yang membangkang. 

"Dulu ingat nggak Dinas Kebersihan DKI pembangkangannya gimana? Semua sungai jadi bak sampah. Pak Jokowi duduk di Manggarai lihat kasur dan sofa. Sekarang kamu ke Manggarai, ada nggak sampah? Kalau cuma ngapung-ngapung mah, kalau dulu mah bukan ngapung tapi semua jadi bak sampah. Sekarang lihat di DKI, ada nggak sungai-sungai utama jadi bak sampah? Enggak ada," tutur Ahok. 

Bulan ini sebanyak 72 ribu PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta juga belum gajian. Hal ini membuat Ahok berprasangka buruk bahwa hal itu terjadi akibat dia mereformasi besar-besaran PNS DKI pada 2 Januari lalu