UKP4: DKI Jakarta Termasuk Provinsi dengan Kinerja Rendah

JAKARTA, KOMPAS.com —Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah provinsi terkait penggunaan anggaran. Hasilnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ternyata menjadi pemerintah provinsi dengan kinerja terendah dalam hal penyerapan anggaran.

"Empat di antara pemprov berkinerja rendah adalah pemprov yang mengelola anggaran terbesar, yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Papua, dan Riau," ujar Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, Senin (15/9/2014), di Jakarta.

Dia memaparkan, Pemprov DKI Jakarta memiliki anggaran terbesar dan sisa anggarannya masih banyak, yakni 54,8 triliun untuk semester I tahun anggaran 2014. Dengan sisa anggaran itu, berarti Pemprov DKI Jakarta baru membelanjakan 15,4 persen anggaran belanjanya.

Adapun di tempat kedua adalah Pemerintah Provinsi Riau dengan sisa anggaran Rp 7,2 triliun. "Hanya digunakan 12,9 persen. Ini patut dipertanyakan," ujar Kuntoro.

Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo mengatakan, rendahnya serapan anggaran pemerintah provinsi disebabkan adanya proses pengesahan APBD yang terlambat. Wakil Presiden Boediono pun menyoroti proses politik di DPRD sehingga mengganggu jalannya pembangunan. Boediono meminta agar ada solusi atas hal itu.

Kuntoro menyatakan, pada sisa tahun ini, realisasi anggaran harus ditingkatkan. Namun, dia memperkirakan dengan sempitnya waktu, ada kemungkinan terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) pada tahun 2014. Jumlah silpa tahun ini diprediksi meningkat.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan, kementerian bersama Tim Evaluasi Pengawasan Percepatan Anggara (TEPPA) akan berusaha terus memantau penggunaan anggaran di daerah. "Mudah-mudahan bisa ditekan terus supaya bisa dilakukan di semester II lebih baik. Caranya, diplototinterus," ujar dia.