Tolak Ahok Jadi DKI 1, FPI Disarankan Ajukan Calon Sendiri di Pilgub 2017

Jakarta - Front Pembela Islam (FPI) mengaku dengan sengaja menyebar spanduk berisi penolakan Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dilantik sebagai Gubernur DKI menggantikan Joko Widodo (Jokowi). Mereka menolak Ahok pimpin Jakarta dengan alasan tidak beragama muslim. Bagaimana tanggapan peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI)?

"Dalam kasus Jakarta sebagaimana pun pertentangan besar mau FPI demo tidak bisa jadi acuan gubernur atau bupati untuk mundur. Dalam sejarah demokrasi kita tidak ada orang diberhentikan karena ketidaksukaan suatu golongan tertentu, tapi karena kasus," tutur Peneliti LSI, Ardian Sopa di Gedung LSI, Jl Pemuda No 70, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (18/9/2014).

Ardian juga menyatakan masyarakat saat ini sudah jauh lebih pandai dalam berdemokrasi. Isu SARA tidak lagi menjadi pertimbangan utama dalam menilai kualitas pemimpin daerah, melainkan lebih kepada kemampuannya membangun daerah tersebut menjadi lebih baik lagi.

"Kita sebenarnya sudah melihat isu SARA semakin pudar di masyarakat. Itu bukan jadi isu utama masyarakat perkotaan. Yang sekarang jadi pertimbangan sejauh mana kapasitas dia membangun daerah," sambungnya.

"Ini yang menjadi alasan Jokowi-JK terpilih di pemilu presiden kemarin padahal serangan negatif muncul banyak. Sama kayak Jokowi-Ahok tapi mereka menang karena program mereka lebih nyata," terang Ardian.

Pria yang mengenakan kemeja batik berwarna cokelat itu juga menolak menyebut FPI sebagai perwakilan suara warga Jakarta. Menurutnya, alasan penolakan yang dilontarkan ormas tersebut hanyalah mewakili beberapa golongan dan tidak dapat dijadikan acuan layak atau tidaknya Ahok duduk di kursi nomor 1 Ibukota.

"Kita bilang dia (FPI) mewakili golongan dia. Dia tidak bisa mengklaim kalau dia ambil semua golongan masyarakat Jakarta. Tetap dia tidak bisa (mengeneralisasikan) masyarakat Jakarta, secara hukum tidak menjadi acuan," jelasnya.

Dia justru menyarankan, FPI menggalang dukungan untuk mengajukan calon pemimpin daerah yang menurutnya baik dalam kontestasi Pemilihan Gubernur 2017 mendatang.

"Kita sarankan FPI menggalang dukungan besar untuk mencalonkan pemimpin di 2017. Tidak ada demokrasi untuk memberhentikan gubernur oleh suatu golongan saja. Kursi gubernur yang ditinggalkan sudah otomatis akan digantikan oleh wakilnya kok," pungkasnya.

FPI DKI Jakarta diketahui memasang dan menyebar spanduk penolakan mereka terhadap Wagub DKI Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) menggantikan Jokowi di berbagai daerah. Spanduk berukuran 2x1 meter dengan latar belakang putih itu bertuliskan 'TOLAK AHOK.. HARGA MATI'.

"Kita sebar di 5 wilayah, kita tolak Ahok. Kita juga akan demo besar-besaran ke DPRD DKI," terang Ketua FPI DKI, Salim Alatas.

Pria yang dikenal dengan nama panggung Habib Selon ini mengaku pada 24 September massa FPI dan ormas Islam akan datang ke DPRD. Massa akan bergerak dari Petamburan markas FPI.

Menanggapi hal itu, Ahok pun santai dan memilih tak berpolemik. Dia malah melontarkan pujian atas spanduk yang dipasang FPI di beberapa wilayah DKI itu.

"Biarin saja, ya baguslah," terang Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2014) siang