Sedang Bicara soal Penelitian, Tiba-tiba Jokowi Sindir RUU Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo bisa saja menghubung-hubungkan momen politik dalam diskusi tentang penelitian di Indonesia. Jokowi menyindir soal rencana perubahan sistem pemilihan kepala daerah yang tidak didasarkan pada penelitian yang memadai.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam seminar dan kuliah umum yang diselenggarakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Gedung LIPI, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2014) sore. Di tengah-tengah penyampaian kuliah umum, Jokowi tiba-tiba menyinggung soal perdebatan tentang Rancangan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah yang saat ini masih dibahas di Panitia Kerja DPR. Ia menyindir rencana perubahan proses pilkada yang tanpa didasari oleh sebuah penelitian ataupun survei yang jelas.

"Jangan tahu-tahu mau di balik RUU Pilkada, tidak disurvei, tidak ada penelitian plus-minus seperti apa, baik-buruk seperti apa, dampak seperti apa, tahu-tahu diputuskan," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, segala sesuatu yang akan berdampak besar bagi publik, termasuk perubahan format pilkada, akan lebih baik jika didahului dengan penelitian matang. Dengan begitu, keputusan yang diambil akan terproyeksikan dengan baik. "Kalau tidak pakai penelitian, itu berbahaya," ujar Jokowi.

Sebagian besar partai politik pendukung Jokowi menginginkan agar pemilihan gubernur, bupati, ataupun wali kota dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal sebaliknya dilakukan oleh partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

Terkait RUU Pilkada ini, Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan hasil penelitian bahwa 81,25 persen respondennya memilih agar pilkada secara langsung yang telah berjalan selama 9 tahun terakhir ini tetap dipertahankan. Hasil survei Litbang Kompas,hampir semua responden (91 persen) menilai pelaksanaan pilkada secara langsung lebih demokratis ketimbang pilkada melalui pemilihan di DPRD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota