Lulung Sarankan Pemprov DKI Kurangi Pemberian Modal ke BUMD

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lungganan menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengurangi penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Ia menilai pemberian PMP hanya akan membuat sebuah perusahaan sangat bergantung pada suntikan modal dari pemerintah. Saat ini, Pemprov DKI memang memberikan PMP terhadap beberapa BUMD, di antaranya PT Transjakarta, PT Jakpro, PD Pasar Jaya, dan Bank DKI. 

"Uang belanja rakyat jangan dikasih untuk PMP. Itu kan menyangkut uang rakyat. Kalau dikasih PMP akan menguntungkan perusahaan daerah. Padahal itu kan tidak semua milik kita," kata Lulung, di Gedung DPRD DKI, Selasa (16/9/2014). 

Menurut Lulung, mengurangi jumlah pemberian PMP ke BUMD merupakan salah satu upaya yang akan dilakukan oleh DPRD DKI periode 2014-2019. Upaya lainnya adalah meningkatkan penyerapan anggaran. [Baca: Penyerapan APBD DKI Rendah, Ini Penjelasan Jokowi] 

Lulung menilai, seharusnya Pemprov DKI dapat memaksimalkan jumlah anggaran yang besar untuk percepatan pembangunan. Apabila penggunaan anggaran dapat dimaksimalkan, kata dia, maka tak perlu lagi ada sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). 

"Orang-orangnya ini yang harus capable untuk menjalankan program. Kalau memang itu bagus programnya ya jalankan saja. Yang penting percepatan pembangunan dan penyerapan anggaran sesuai pada jalannya, dan tidak ada lagi Silpa," kata Lulung.