FPI Tolak Ahok Jadi Gubernur, DPRD DKI: Nggak Bisa!

Jakarta - Front Pembela Islam (FPI) menolak Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggantikan Joko Widodo sebagai Gubernur DKI karena Ahok tidak beragama Islam. Namun DPRD DKI menganggap penolakan FPI itu tak sesuai ketentuan.

"Nggak bisa, ini sudah ketentuannya, apabila kepala daerah mengundurkan diri maka wakil kepala daerah yang mengisi kekosongan itu. Jadi sudah pasti nanti Gubernurnya Pak Ahok," kata Sekretaris Fraksi NasDem DPRD DKI, Hasan Basri di Gedung KNPI, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (18/9/2014).

Hasan menegaskan, isu SARA sangat tidak pantas untuk dijadikan alasan penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI. Menurutnya, Indonesia bukanlah negara Islam dan sebagai warga negara kita harus tunduk kepada konstitusi.

"Ini negara kita bukan negara islam. Jadi saya berharap janganlah melihat dari agama atau latar belakangnya. Melainkan kita berharap ke depan demi kemajuan Jakarta ajalah," jelasnya.

"Saya beri contoh di Minahasa seorang ibu dengan berjilbab itu menjadi kepala desa dengan mayoritas 3 ribu lebih warganya non muslim, mereka memilih beliau, dan orang non muslim mempercayakan beliau sebagai kepala daerah. Ya kita (muslim) bisa menirunya dan percaya kepada non muslim," terang politikus Partai Nasdem ini.

Selain itu terhadap rencana demo besar-besar FPI di gedung DPRD DKI pada 24 September mendatang, dia tidak mempermasalahkannya. Asalkan demo tidak bersifat anarkis.

"Demo hak warga negara, apabila polisi sudah memberikan izin ya nggak apa-apa. Demo silahkan aja tapi tidak merusak fasilitas dan mengganggu hak orang lain. Kalau sampai anarkis mereka berurusan dengan TNI dan Polri," pungkasnya.

Jakarta - FPI menolak Wagub DKI Basuki T Purnama atau Ahok dilantik menjadi Gubernur DKI. FPI sudah menyebar spanduk penolakan. Tak hanya itu saja, FPI juga mengancam akan melakukan demo besar-besaran ke DPRD. Apa kata Ahok?

"Biasa-biasa saja. Namanya juga FPI. Biasa-biasa saja," kata Ahok di balai kota DKI, Jakarta, Kamis (18/9/2014).

Ahok malah memberi saran bagaimana demo semestinya dilakukan. Menurutnya juga, semua orang berhak melakukan unjuk rasa karena Indonesia adalah negara demokrasi.

"Demo tinggal lapor polisi. Kalau sudah lapor polisi kan boleh demo. Ini zaman demokrasi semua orang boleh demo kok," terangnya. 

"Paling teriak-teriak di sini, gua lihatin dari sini," tutup dia.