Diminta SBY Buka Suara soal RUU Pilkada, Jokowi Bilang "Kok Saya?"

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku belum pernah mendengar pandangan presiden terpilih Joko Widodo tentang polemik mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Saat ini, DPR dan pemerintah tengah membahas RUU Pilkada, yang salah satunya menyorot pilkada. Ada dua pandangan, yaitu menghendaki agar pemilihan langsung dipertahankan dan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. (Baca:Soal RUU Pilkada, SBY Persilakan Masyarakat Tanya Jokowi)

Menanggapi pernyataan SBY, Jokowi balik bertanya. Menurut Jokowi, dia sudah sering melontarkan pernyataan tentang RUU Pilkada. 

"Kok saya? Saya kan komentar sudah bolak-balik, kok ditanyakan terus?" kata Jokowi, yang masih menjabat Gubernur DKI, di Balaikota DKI Jakarta, Senin (15/9/2014). 

Menurut Jokowi, ia yakin, rakyat Indonesia lebih setuju jika kepala daerah dipilih secara langsung, bukan oleh DPRD. Ia mengatakan, kekurangan dalam pelaksanaan pilkada langsung, seperti praktik politik uang atau mahalnya biaya, harus diperbaiki, yakni pada sistem yang diterapkan.

"Kalau curang, ya penegakan hukumnya dong digalakkan. Kalau mahal ya bagaimana? Jer basuki mawa bea," ujar Jokowi.

"Jer basuki mawa bea" adalah ungkapan Jawa yang berarti "mencapai kesuksesan memang membutuhkan biaya". 

Sebelumnya, SBY mempersilakan Joko Widodo buka suara tentang polemik RUU Pilkada yang memberikan opsi apakah kepala daerah dipilih oleh rakyat atau oleh DPRD.

"Saya juga belum mendengar apa pandangan Pak Jokowi selaku presiden terpilih, tetapi ada baiknya bisa ditanyakan langsung ke Pak Jokowi. Rakyat juga bisa tanya langsung karena undang-undang yang baru ini berlaku untuk ke depan, berarti pemerintahan Pak Jokowi seterusnya," kata SBY dalam sebuah wawancara dalam akun Suara Demokrat di YouTube, yang diunggah pada Minggu (14/9/2014) malam.
Menurut SBY, ia dan Jokowi belum pernah membahas tentang RUU Pilkada. Ia pun kembali mengingatkan agar rakyat menanyakan langsung kepada Jokowi terkait RUU Pilkada tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) berharap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunda pembahasan atau bahkan menarik usulan Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada di DPR RI.

"Kalau bisa ditunda saja (pembahasan RUU Pilkada). Tapi kalau bisa, ya pemerintah saat ini tarik saja. Bisa enggak begitu? Bisalah," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Senin (15/9/2014).

Jokowi mengatakan bahwa penarikan RUU Pilkada oleh pemerintah akan konsisten dengan pernyataan SBY yang mendukung Pilkada langsung.

Menurut Jokowi, Pilkada lewat DPRD merupakan pemotongan hak rakyat. Alasan mendorong Pilkada lewat DPRD juga dinilainya tidak masuk akal.

"Hak politik rakyat jangan dipotong hanya dengan alasan mahalnya anggaran lah, money politic lah, konflik horizontal lah," ujar Jokowi.

Menurut dia, dinamika Pilkada langsung malah akan mendewasakan masyarakat. Jokowi membenarkan bahwa sistem Pilkada di Indonesia memang perlu diperbaiki. Misalnya, soal maraknya kecurangan dan praktik politik uang.

"Soal itu, seharusnya yang digalakkan adalah penegakan hukum. Kalau mahal, ya bagaimana? Jer basuki mawa bea," ujar Jokowi.

'Jer basuki mawa bea' adalah ungkapan Jawa yang berarti dalam mencapai kesuksesan memang membutuhkan biaya.

Sebelumnya, SBY menilai rakyat sudah terbiasa dengan Pilkada langsung. SBY juga menilai sistem tersebut cocok dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia. SBY juga menilai ada benang merah antara pilkada langsung oleh rakyat dengan sistem presidensial yang tengah dijalankannya. (baca: SBY Pilih Pertahankan Pilkada Langsung oleh Rakyat)

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, pernyataan SBY itu bukan sikap resmi pemerintah. Sikap pemerintah adalah tetap menunggu keputusan DPR terkait RUU Pilkada yang akan ditetapkan pada 25 September. (baca: Pemerintah Tak Akan Meminta DPR Tarik RUU Pilkada)