Digusur PT KAI, Warga 'DPR' Mengadu ke Jokowi

Kompas.com/Fabian KuwadoSejumlah anak korban gusuran di Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat membentangkan poster di depan kantor gubernur DKI Jakarta, Senin (22/9/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com - Seratusan warga 'DPR' atau 'di pinggir rel' mendatangi kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (22/9/2014). 

Mereka protes atas penggusuran permukiman yang dilaksanakan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Seorang pengunjuk rasa atas nama Sunaryo (48) mengatakan, permukimannya digusur PT KAI setelah Hari Raya Idul Fitri, Agustus 2014 lalu. 

Permukiman kumuh itu berada tepat di RW 15, Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Oleh sebab itu, warga tidak lagi memiliki tempat tinggal. "Kami ke sini minta keadilan. Nasib kami di Jakarta terkatung-katung. Kami minta Jokowi-Ahokmenuhin janjinya menyediakan tempat tinggal yang layak, sesuai janjinya dulu," ujar Sunaryo kepada Kompas.com.

Pascadigusur, lanjut Sunaryo, sekitar seribu warga yang mayoritas berprofesi sebagai pemulung sopir dan tukang ojek tersebut terpaksa pindah ke tempat lain. Ada warga yang terpaksa membuat bedeng seadanya di tepi Kanal Banjir Barat. Ada juga yang pindah ke sanak saudaranya. 

Sunaryo sendiri mengaku pindah di bantaran Kanal Banjir Barat. Dia tidak mengetahui pasti akan ke mana dia dan keluarganya pindah selanjutnya. "Coba bayangkan, kami kan punya anak-anak yang sekolah dekat situ. Bagaimana jadinya kalau anak-anak enggak punya rumah?" ujar dia. 

Pantauan Kompas.com, perwakilan pengunjuk rasa sempat bertemu pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. PNS mengatakan bahwa pengunjuk rasa salah sasaran. 

Seharusnya, aspirasi itu ditujukan pada PT KAI sebagai pemilik lahan. Dalam kebijakan penggusuran itu, Pemprov DKI hanya bersifat membantu. Kendati demikian, perwakilan pengunjuk rasa menolak. Mereka bersikukuh bahwa yang bertugas menyediakan tempat tinggal layak adalah Pemprov DKI Jakarta, bukan PT KAI. 

Alhasil, warga memilih berorasi secara gantian dan mengacung-acungkan spanduk berisi tuntutannya di depan kantor gubernur. Ketika aksi unjuk rasa, Joko Widodo sendiri tengah menerima sejumlah tamu di ruangan kerjanya.