Datangi Ahok, Bank DKI Berikan Desain Kartu Pembayaran Rusun yang Baru

Foto: Dirut Bank DKI Tunjukkan Kartu Pembayaran Rusun yang Baru

Jakarta - Sehari setelah dimarahi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama soal kartu pembayaran sewa rusun, pihak Bank DKI datang menemui Ahok. Mereka mengklaim sudah menyelesaikan masalah kartu tersebut dan punya desain kartu baru.

“Ini sudah kita buatkan lengkap. Dan Pak Ahok sudah setuju kartu pembayaran rumah susun yang ini, ada nama rusun, kode rusun, dan alamatnya. Ini yang disarankan pak Ahok. Ada foto dan bisa dipakai jadi ATM,” kata Dirut Bank DKI Eko Budiwiyono sambil memamerkan kartu warna merah yang baru kepada wartawan.

Hal ini dikatakannya di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2014). Eko datang dengan didampingi Direktur Operasional Martono Soeparto serta Sekretaris Perusahaan Zulfarshah.

Dia berujar, dengan kartu yang baru, sistem pembayaran sewa rusun akan bisa dilakukan secara autodebet tiap masa jatuh tempo.

Jika saat di debet tidak ada uang di dalam rekeningnya, maka Bank DKI akan memberikan surat peringatan. Tiga kali tak bayar, maka Pemprov akan menindak tegas untuk mengeluarkan penyewa.

“Ini sudah diperiksa sama pak Wagub. Tadi ini sudah di approve sama bapak. Tinggal kita cetak,” kata dia. 

Eko menambahkan pihaknya akan menarik kembali semua kartu yang sudah sempat dibagikan dan mencetak sekitar 10 ribu kartu untuk semua penghuni rusun yang sudah membuka rekening di Bank DKI.

Sebelumnya, Ahok sempat mengomel Rusun Marunda, Jakarta Utara, Kamis (4/9). Dia menyemprot pihak Bank DKI karena kartu pembayaran yang hendak diresmikannya saat itu ternyata tidak bisa berfungsi sebagai ATM dan tak memuat identitas penyewa.

Kartu itu sangat jauh dari instruksinya. Menurut Ahok hal itu sama saja memberikan celah bagi para oknum mafia untuk melanggengkan praktik korupsi dan alih sewa rusun. Belakangan, Ahok mengungkapkan, pihak yang mempelesetkan instruksi itu adalah Dinas Perumahan. 

“Dia (Bank DKI) kasih bukti, ternyata usulan (kartu) seperti itu dari (Dinas) Perumahan. Kurang asem gak,” kata dia.

Jakarta - Pimpinan Bank DKI siang ini menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok). Kepada Ahok, tiga orang pimpinan Bank DKI itu menyebut bahwa usulan kartu pembayaran rusun yang bikin Ahok mengomel, ternyata usul dari Dinas Perumahan.

“Dia (Bank DKI) kasih bukti, ternyata usulan (kartu) seperti itu dari (Dinas) Perumahan. Kurang asem gak? Dia (Bank DKI) sudah mengakui,” kata Ahok tentang pertemuannya dengan pimpinan Bank DKI di kantornya Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (5/9/2014).

Ahok menyebut upaya Dinas Perumahan untuk mempelesetkan instruksinya sangat keterlaluan. Ia yakin tak mungkin pihak Bank DKI yang salah menafsirkan maksudnya soal pembayaran rusun dengan sistem autodebet .

“Makanya, Bank DKI nggak mungkin salah dong. Kalau Bank DKI salah, dia sudah salah cetak kartu, yang buat saya dong. Ini sudah saya gantung berapa lama, sudah lebih sebulan atau dua bulan. Jadi bagaimana mungkin dia salah ngerti maksud saya waktu saya suruh contek seperti ini,” kata Ahok sambil mengangkat kartu IDnya yang sudah punya foto dan bisa dipakai sebagai ATM.

Politikus Gerindra ini menduga ada unsur kesengajaan dari Dinas Perumahan untuk mengulur waktu. Padahal di SKPD lain, seperti di Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas UMKM sudah mulai menerapkan sistem rekening virtual yang sama dengan menggandeng Bank DKI.

“Pak Made (kepala BKD) sudah bikin untuk PNS. Jadi memang ini mau buying time dari Dinas Perumahan,” ucapnya.

Ahok enggan menjawab saat ditanya wartawan apakah kartu pembayaran rusun yang bermasalah itu sengaja dibuat oleh Kepala Dinas Perumahan, Yonathan Pasodung.

“Bisa bukan, bisa dia,” pungkas Ahok dengan wajah masam.