"Kalau DPKTb Bermasalah, Kenapa Baru Dipersoalkan Sekarang?"

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota tim kuasa hukum Joko Widodo-Jusuf Kalla, Taufik Basari mempertanyakan, sikap Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang baru mempersoalkan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pilpres 2014.

"Ketika KPU membuat peraturan yang menetapkan adanya DPT, DPK dan DPKTb, itu kan sudah diketahui sejak awal ketika peraturan itu dibuat. Kalau ada keberatan, seharusnya diawal, jangan di tengah atau bahkan di akhir,” kata Taufik saat diskusi Polemik bertajuk Pilpres Belum Beres di Jakarta, Sabtu (16/8/2014).

Sebelum mempersoalkan DPKTb, Taufik menambahkan, kubu Prabowo-Hatta seharusnya dapat membuktikan dimana letak persoalan itu. Pasalnya, di sejumlah provinsi yang dipersoalkan oleh kubu Prabowo-Hatta lantaran DPKTb-nya besar, seperti Jawa Barat dan Sumatera Barat, justru di provinsi itu lah pasangan nomor urut satu itu menang.

“Buktikan siapa yang melakukan itu, bagaimana pelanggarannnya, kecurangannya bagaimana, caranya bagaimana. Jangan hanya persoalkan DPKTB-nya saja,” tegas Taufik.

Taufik bahkan menyebut Prabowo tak mempersoalkan keberadaan DPKTb tersebut. Menurut dia, Prabowo melalui akun twitternya, @Prabowo08, justru mengendorse pemilih bagaimana cara menggunakan hak pilihnya jika mereka tidak terdaftar di dalam daftar pemilih tetap (DPT).