Ahok: Pengunduran Diri Jokowi Setelah Pelantikan Anggota DPRD Baru

Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo belum berkoordinasi tentang pengunduran dirinya sebagai Gubernur DKI dengan Wakil Gubernur DKI Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama. Namun Ahok menyatakan kemungkinan besar pengunduran diri Jokowi akan dilakukan pada bulan Agustus ini.

"Belum ada (koordinasi) tapi mungkin nunggu DPRD dilantik kali ya. Kan bulan ini pelantikan (Anggota DPRD yang baru), habis pelantikan mungkin beliau akan ajukan untuk undur diri," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (4/8/2014).

Ahok menambahkan, rapat paripurna untuk pengunduran diri Jokowi nantinya akan diputuskan oleh anggota DPRD yang baru terpilih untuk periode 2014-2019.

Politisi Gerindra ini yakin tak akan ada peluang bagi DPRD untuk menolak pengunduran diri Jokowi. Karena itu menurutnya tak ada hal yang perlu dikhawatirkan untuk menghambat proses Jokowi menuju Istana Negara.

"Beliau bilang berhenti nanti juga langsung berhenti. Kan sudah ada preseden hukumnya kan, waktu Pak Harto berhenti gimana, kan enggak melalui sidang MPR. Mana aja sih istilah tolak menolak, pak Harto saja enggak lewat DPR langsung berhenti kok begitu dia menyatakan berhenti," ucap Ahok sambil masuk ke ruang kerjanya.

Jakarta - Ditemani Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan inspeksi mendadak lokasi uji kir di Kedaung Angke, Jakarta Barat. KPK akan segera membeberkan ke publik hasil sidak yang mencengangkan publik itu.

"Kalau yang KIR itu, review kita adalah, kita janji minggu ke-3 Agustus, sebelum ke-4, kita akan beberkan semua hasil studi kami dan hasil sidak. Supaya nanti kemudian ada perubahan-perubahan governance diproses KIR itu akan lebih bagus lagi," janji Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto di kantornya, Jl HR HR Rasuna Said, Jaksel, Senin (4/8/2014).

Bambang mengatakan, korupsi dalam skala kecil memang begitu menjamur saat ini. Meski terlihat kecil, tapi dampak negatif atau kerugian yang ditimbulkan tidak bisa dipandang sebelah mata.

Sidak yang dibarengi dengan memberikan hasil kajian, diharapkan bisa meredam korupsi seperti itu.

"Kami kemudian mencoba mengevaluasi program dan dihasilkanlah, kalau gitu pake soft enforcement, strategi adalah sidak untuk shocking itu," tutup Bambang.