Ahok: Mana Ada Sih Ditolak, Pak Harto Saja Mundur Tak Melalui MPR

kurnia sari azizaGubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjamin para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tak akan menghambat langkah pengunduran diri Joko Widodo sebagai Gubernur DKI. 

Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Jokowi sebagai presiden terpilih periode 2014-2019. Sebelum dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2014 mendatang, Jokowi harus mengajukan pengunduran diri terlebih dahulu kepada DPRD.

"Mana ada sih ditolak. Pak Harto (Soeharto) saja mengundurkan diri dari presiden tidak melalui MPR, bisa langsung berhenti," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (4/8/2014).

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, Jokowi akan menunggu pelantikan anggota DPRD DKI 2014-2019 terlebih dahulu. Setelah itu, ia baru mengajukan surat pengunduran dirikepada DPRD. 

Oleh karena itu, paripurna pengunduran diri Jokowi dilaksanakan oleh para anggota DPRD yang mayoritas berasal dari PDI Perjuangan. "Pelantikan anggota DPRD yang baru itu bulan ini. Mungkin setelah pelantikan, Pak Jokowi baru mengajukan surat pengunduran diri," kata Ahok. 

Pada kesempatan berbeda, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (KDH dan KLN) Heru Budi Hartono mengaku sedang mengurus draf surat pengunduran diri Jokowi. 

Pada Selasa (5/8/2014), draf itu akan dikoreksi oleh Jokowi. Setelah selesai, surat itu akan segera dikirim ke DPRD. Keputusan pengunduran diri Jokowi akan diputuskan di dalam sidang paripurna DPRD. 

Selanjutnya, keputusan itu menjadi rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk penetapan keputusan presiden (keppres). Di dalam keppres itu juga disebutkan siapa yang akan menjadi gubernur DKI Jakarta, menggantikan Jokowi. 

"DPRD juga tidak langsung menyetujui atau mengeluarkan keputusan. Mereka butuh waktu untuk memprosesnya," kata Heru.