"Kita Hanya Bisa Berharap Prabowo Tak Melakukan Cara Inkonstitusional"

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Charta Politica, Yunarto Wijaya, menganggap wajar ketika calon presiden Prabowo Subianto menolak rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden 2014. Menurut Yunarto, Prabowo berhak melakukan protes selama tidak melanggar konstitusi yang ada.

Yunarto menjelaskan, penolakan Prabowo pada hasil pemilu presiden juga sering terjadi pada pemilu kepala daerah. Hampir tiap pemilu kepala daerah selalu diwarnai protes dan gugatan dari pihak yang kalah.

"Tapi selama bisa dituangkan melalui prosedur sesuai konstitusi hal ini menjadi biasa, seperti 97 persen yang kalah di pilkada mengajukan gugatan ke MK," kata Yunarto, saat dihubungi, Jumat (25/7/2014).

Selanjutnya, kata Yunarto, semua pihak kini hanya bisa berharap Prabowo legawa menerima hasil Pilpres 2014 yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, MK juga diharapkan dapat bersikap netral ketika Prabowo merealisasikan niatnya melayangkan gugatan.

"Kita hanya bisa berharap pada Prabowo, sebagai peserta sebaiknya dia legawa dan tidak mengambil sikap inkonstitusional. Kita hanya bisa berharap itu," ujarnya.

Saat dimintai pendapat mengenai sikap Prabowo yang berseberangan dengan sikap Hatta Rajasa dan mengabaikan imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang pentingnya menjaga persatuan, Yunarto menolak menjawabnya. Ia hanya meminta Presiden SBY sigap dalam memberikan instruksi pada jajaran Polri dan TNI untuk menjaga stabilitas keamanan nasional berkaitan dengan pelaksanaan pilpres.

"Presiden harus pastikan semuanya sesuai konstitusi. Soal hukum melalui jalur MK, soal keamanan Polri, atau TNI kalau perlu. Yang penting jangan membuat situasi seperti mencekam," ucapnya.

Seperti diketahui, setelah menolak rekapitulasi KPU dan menarik diri dari proses pilpres, Prabowo berencana melayangkan gugatan ke MK. Prabowo mengajukan gugatan karena meyakini ada kecurangan dalam proses Pilpres 2014.

Pada Kamis (24/7/2014) malam, Prabowo-Hatta telah meninjau alat bukti yang dikumpulkan saksi mereka saat Pemilu 9 Juli lalu. Alat bukti tersebut kini berada di kantor DPP PKS yang juga menjadi Pusat Tabulasi Nasional Prabowo-Hatta.

Pada Kamis (24/7/2014), melalui akun YouTube resminya, Prabowo kembali menegaskan pernyataannya tentang gagalnya pemilu tahun ini, dan mengajak para pendukungnya untuk bersatu, tetapi tanpa menggunakan kekerasan dan harus sesuai konstitusi. Prabowo menyerukan hal itu karena geram dengan banyaknya ketidakbenaran yang dilihatnya dan dapat mengantarkan Indonesia menjadi negara gagal.