JK: Itu Tidak Percaya KPU dan SBY

Jakarta - Wapres terpilih Jusuf Kalla (JK) menanggapi soal wacana pansus Pilpres di DPR. JK menilai pembentukan pansus berarti tidak percaya KPU dan pemerintah.

"Kalau pansus berarti tidak percaya pemerintah, berarti yang di pansus kan SBY," ujar JK di kediamannya, Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (24/7/2014).

Menurut JK, pembentukan pansus pilpres untuk KPU dan bukan untuk pasangan Jokowi JK.

"Tetapi KPU kan lengkap. Dia punya data," terangnya.

"Sama saja tidak percaya KPU dan pemerintah," tambahnya

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla tak ingin berlebihan menanggapi wacana pembentukan panitia khusus (pansus) kecurangan Pemilu Presiden 2014 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut Kalla, pansus tersebut bukan ditujukan kepadanya sebagai peserta pemilu, melainkan pada Komisi Pemilihan Umum. 

"Yang mau di-pansus-kan KPU, KPU punya data lengkap," kata Kalla, di Jakarta Selatan, Kamis (24/7/2014). 

Secara pribadi, Kalla menganggap pembentukan Pansus Pilpres hanya akan mencerminkan ketidakpercayaan peserta kepada penyelenggara pemilu dan pemerintah. 

"Kalau pansus berarti tidak percaya pemerintah, berarti kan SBY. Sama saja tidak percaya," ujarnya. 

Seperti diberitakan, Koalisi Merah Putih yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengusulkan agar DPR RI segera membentuk pansus Pilpres. Mereka tetap meyakini jika pelaksanaan Pilpres 2014 sarat akan praktik kecurangan. 

Usulan pembentukan pansus itu pertama kali disampaikan oleh Juru Bicara Koalisi Merah Putih Tantowi Yahya saat menggelar konferensi pers di hadapan media asing di Hotel Intercontinental, Jakarta, Rabu (23/7/2014). Tantowi menyampaikan itu setelah Prabowo menganggap proses pelaksanaan Pilpres 2014 yang diselenggarakan oleh KPU bermasalah, tidak demokratis, dan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, Prabowo menolak pelaksanaan pilpres dan menarik diri dari proses yang sedang berlangsung. 

Pada Selasa (22/7/2014) malam, KPU menetapkan pasangan Jokowi-JK memenangi Pilpres 2014. Mereka memperoleh 70.997.833 suara atau 53,15 persen. Adapun pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 62.576.444 suara atau 46,85 persen. Belakangan, kubu Prabowo-Hatta menyatakan bakal mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke MK, Jumat (25/7/2014).