Jadi Kantor ASEAN, Ahok Didesak Percepat Hibah Eks Kantor Wali Kota Jaksel

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Koordinator Perekonomian meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempercepat proses hibah eks Kantor Wali Kota Jakarta Selatan guna perluasan gedung Sekretariat ASEAN. 

Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Rizal Affandi Lukman, seusai bertemu Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balaikota Jakarta, Jumat (18/7/2014). 

"Kami menyampaikan kepada Pak Wagub, kebutuhan Sekretariat ASEAN di Jakarta sangat meningkat. Terlebih lagi, kegiatan ASEAN akan dipusatkan di Jakarta, dan kebutuhan ruang Sekretariat ASEAN menjadi penting," kata Rizal. 

Jakarta, lanjut dia, juga telah menjadi ibu kota negara ASEAN sejak penandatanganan Piagam ASEAN 2008. Menurut Rizal, Basuki setuju dengan rencana perluasan gedung Sekretariat ASEAN itu. 

Saat ini, lebih dari 1.200 pertemuan ASEAN dilaksanakan di Jakarta. Oleh karena itu, perluasan Sekretariat ASEAN sudah bersifat mendesak.

Rencananya, akan ada tim penilai dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk melihat kelayakan gedung bekas Kantor Wali Kota Jakarta Selatan itu. 

"Kami juga perlu konsultasi dengan Sekjen ASEAN. Mereka akan merencanakan gedung wali kota itu digunakan untuk apa, kebutuhan berapa tahun, ke depannya bagaimana sehingga rancang bangunnya sesuai dengan kebutuhan," kata Rizal. 

Ahok, sapaan Basuki, pun menjanjikan bakal mempercepat proses hibah gedung eks Kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Bahkan, dia menjanjikan proses hibah itu rampung pada pekan depan. 

Jika proses hibah sudah selesai, pemerintah pusat langsung mengurus pembongkaran kantor itu. "Angkanya belum ketemu, tetapi pemerintah pusat yang tanggung. Karena perluasan Sekretariat ASEAN tidak hanya untuk tempat meeting dan kantor, tetapi juga ada pusat kemanusiaan, perdamaian, dan lainnya," ujar Rizal.