Jusuf Kalla: Pemimpin Harus Jadi Teladan dalam Penegakan Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon wakil presiden nomor urut dua, Jusuf Kalla, mengatakan, dalam hal penegakan dan kepastian hukum, pemimpin harus menjadi teladan. Menurut dia, tidak mungkin hukum bisa ditegakkan tanpa keteladanan.

"Kepastian hukum harus dilaksanakan dengan benar. Pertama, hukum yang sesuai dengan aturan dan merupakan ketentuan yang dapat diterima dengan benar. Tidak mungkin hukum dapat dilaksanakan tanpa keteladanan," kata Kalla saat menyampaikan visi misi bersama pasangannya, Joko Widodo, dalam acara Debat Capres-Cawapres, Senin (9/6/2014) malam, di Balai Sarbini, Jakarta.

Salah satu kepastian hukum itu juga terkait hak asasi manusia. "Bila mengedepankan HAM, pemimpin harus menjunjung tinggi HAM," ujar Wakil Presiden 2004-2009 ini.

Selanjutnya, kata dia, ialah pentingnya pemahaman rakyat terhadap hukum itu sendiri. Menurut Kalla, masyarakat saat ini telah kehilangan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Ia menekankan perlunya penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai garda terdepan memberantas korupsi.

"KPK harus diperkuat. Tidak bisa hanya 60 penyidik. Harus diperkuat anggarannya, penyidiknya. Begitu pula penegak hukum yang lain. Unsur yang paling penting hukum itu sendiri. Dan terpenting, dalam pelaksanaannya, pemimpin menjunjung HAM," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon wakil presiden Hatta Rajasa menilai kepastian hukum harus memberikan jaminan atas penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk. Kepastian hukum, kata Hatta, harus mampu memberikan penghormatan dan pemenuhan penegakan atas hukum serta pengakuan atas hak asasi manusia.

Hal ini disampaikan Hatta menjawab pertanyaan moderator dalam debat capres dan cawapres di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014). Pertanyaan yang diajukan moderator ialah mengenai apa yang dianggap paling utama dari para calon dalam membangun demokrasi pemerintahan yang bersih di negara hukum. 

"Prabowo dan Hatta akan memastikan hukum warga negara setara di depan hukum dan hanya kepada hukumlah kebenaran dan keadilan ditegakkan," kata Hatta.

Untuk demokrasi, lanjutnya, dia menyampaikan bahwa demokrasi bukan sekadar alat untuk mencapai tujuan, melainkan suatu sistem nilai yang perlu ditegakkan. "Dan harus diyakini value(nilai) tersebut mengantarkan kita kepada kemakmuran dan kesejahteraan," sambungnya.

Selain itu, Hatta mengatakan bahwa demokrasi harus mencerminkan tiga hal, yakni menjamin warga negara dan bangsa bisa menyalurkan hak aspirasi dan inspirasi tanpa diskriminasi, dapat memberikan hak-hak politik kepada setiap warga negara tanpa ada diskriminasi terhadap latar belakang, agama, serta menjamin lembaga demokrasi berjalan dengan baik. 

"Apabila berjalan dengan baik, itu akan melahirkan produktivitas yang mengantarkan menuju kemakmuran dan kesejahteraan," tutur Hatta.