Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung menyarankan Ketum Aburizal Bakrie (Ical) memecat kadernya yang membelot mendukung Jokowi. Namun Jusuf Kalla (JK), kader Golkar yang jadi cawapres Jokowi, tak perlu dipecat. Kenapa?
"Kalau itu (JK jadi cawapres Jokowi) saya nggak ada soal," tutur Akbar Tanjung di kediamannya, Jl Purnawarman No 18, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2014).
Akbar berpandangan, JK masih tetap kader Golkar, apalagi JK adalah mantan Ketum Golkar. Namun JK tetap tidak boleh membawa atribut partai asalnya.
"Kalau dia terpilih menjadi cawapres Jokowi ya boleh-boleh saja. Nggak usah keluar (dari Golkar). Tentu identitas yang terkait organisasi, tentu tidak boleh digunakan," tutur Akbar.
Selain karena JK tak memiliki jabatan di struktural, standar berbeda digunakan Akbar lantaran dia dinilai sebagai kader Golkar yang dipilih rakyat menjadi cawapres Jokowi. Ini merupakan wujud keberhasilan Golkar dalam melahirkan kader berkualitas.
"Kalau orang diangkat jadi cawapres, ya masa orang itu diberhentikan dari partai? Kan nggak bagus juga. Berarti kalau terpilih, dia diapresiasi sebagai pemimpin. Partai telah mampu menjadikan pemimpin yang juga diterima partai lain," tutur Akbar.
Namun untuk kader yang lain, membelot ke Jokowi berarti berseberangan dengan sikap resmi partai, yakni mendukung capres dan cawapres Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
"Dalam konteks Golkar, ada PDLT: prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Apabila organisasi telah menetapkan keputusan, maka semua yang terkait seharusnya mengikuti keputusan tersebut," tutur Akbar.
"Kalau itu (JK jadi cawapres Jokowi) saya nggak ada soal," tutur Akbar Tanjung di kediamannya, Jl Purnawarman No 18, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2014).
Akbar berpandangan, JK masih tetap kader Golkar, apalagi JK adalah mantan Ketum Golkar. Namun JK tetap tidak boleh membawa atribut partai asalnya.
"Kalau dia terpilih menjadi cawapres Jokowi ya boleh-boleh saja. Nggak usah keluar (dari Golkar). Tentu identitas yang terkait organisasi, tentu tidak boleh digunakan," tutur Akbar.
Selain karena JK tak memiliki jabatan di struktural, standar berbeda digunakan Akbar lantaran dia dinilai sebagai kader Golkar yang dipilih rakyat menjadi cawapres Jokowi. Ini merupakan wujud keberhasilan Golkar dalam melahirkan kader berkualitas.
"Kalau orang diangkat jadi cawapres, ya masa orang itu diberhentikan dari partai? Kan nggak bagus juga. Berarti kalau terpilih, dia diapresiasi sebagai pemimpin. Partai telah mampu menjadikan pemimpin yang juga diterima partai lain," tutur Akbar.
Namun untuk kader yang lain, membelot ke Jokowi berarti berseberangan dengan sikap resmi partai, yakni mendukung capres dan cawapres Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
"Dalam konteks Golkar, ada PDLT: prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Apabila organisasi telah menetapkan keputusan, maka semua yang terkait seharusnya mengikuti keputusan tersebut," tutur Akbar.
No comments:
Post a Comment
http://www.youtube.com/user/dimensinet
http://www.youtube.com/user/MrLovemata
https://twitter.com/LoVeMaTa
Mohon untuk di Jempol dan di SUBSCRIBE yah gan. Terima Kasih