Sirene Perlawanan dari Gang Dolly

SURABAYA, KOMPAS.com — Suara sirene berbunyi sambung-menyambung. Dimulai dari sebuah wisma, raungan sirene itu dengan cepat menjalar ke wisma-wisma lain di Gang Dolly. Raungan kemudian bersambung ke deretan wisma di Jalan Jarak, lokasi prostitusi yang masih satu kompleks dengan Dolly.

Suasana happy-happy malam Minggu (26/4/2014) di kompleks prostitusi yang paling tersohor di Surabaya ini langsung berubah. Raungan sirene yang muncul di mana-mana membuat penghuni dan pengunjung tegang.

Suara musik yang masih mengalun keras tak lagi bisa mereka nikmati. Sirene itu seakan mengajak mereka bersiap-siap karena bahaya sudah dekat.

Ada sekitar 10 sirene yang terpasang di halaman wisma-wisma di Dolly. Jumlah sirene lebih banyak terpasang di lokasi prostitusi Jarak, yang tempatnya hanya dipisah jalan.

"Sirene ini seperti kentongan kalau di desa. Suaranya adalah tanda peringatan bahaya," kata Iwan, warga setempat.

Bahaya yang dimaksud Iwan ternyata adalah rencana kedatangan ratusan petugas yang akan merazia Dolly dan Jarak. Mereka gabungan dari Satpol PP Pemkot Surabaya, kepolisian, dan TNI, menggelar apel persiapan razia.

Kedatangan pasukan ini menjadi momok. Lebih-lebih sejak Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Gubernur Jatim Soekarwo memutuskan untuk menutup kawasan esek-esek itu.

Keduanya menetapkan 19 Juni 2014 sebagai hari eksekusi. Itu berarti 49 hari lagi, ribuan penjaja seks komersial (PSK) harus keluar dari kompleks yang dirintis noni Belanda, Dolly van der Mart, itu.

Ide pemasangan sirene itu muncul seiring mencuatnya isu penutupan lokasi prostitusi Dolly-Jarak. Langkah itu merupakan bagian dari protes sekaligus perlawanan kelompok penentang penutupan Dolly-Jarak.

Sebaliknya, bagi warga yang pro-penutupan, mereka justru berharap petugas tidak takut. Mereka harus jalan terus untuk menutup bisnis yang mereka nilai bertentangan dengan moral itu. (ben/idl)

Dalam kisah sebelumnya disebutkan ada sekitar 10 sirene yang terpasang di halaman wisma-wisma di Dolly. Sirene itu berfungsi seperti kentongan di desa. Suaranya adalah tanda bahaya. Bahaya yang dimaksud adalah kedatangan ratusan petugas yang akan melakukan razia di Dolly dan Jarak (Baca juga: Sirene Perlawanan dari Gang Dolly 1). 

Begitu sirene terdengar, warga penentang penutupan dan pekerja wisma langsung keluar. Mereka bergerombol di beberapa titik jalan. Bak dikomando, mereka kemudian membentuk barikade menutup akses Gang Dolly. Mereka juga melintangkan bangku-bangku panjang menutup jalan. 

Para tamu wisma tak kalah tegang. Mereka ikut keluar. Banyak dari pengunjung yang telanjur memesan PSK keluar dengan wajah kecut.

Tiga orang warga negara India termasuk di antaranya. Maklum, ketiganya baru saja mendapatkan perempuan yang cocok. Beberapa laki-laki mencoba bertahan dalam wisma didampingi perempuan pilihan. Namun, tak lama kemudian mereka pun ikut keluar.

Mereka keder karena tak lama setelah sirene berbunyi, lampu-lampu dalam wisma dimatikan. Para pekerja wisma pun kemudian sibuk mengungsikan para PSK. Sekitar 15 menit setelah sirene berbunyi, datang tiga mobil milik petugas gabungan.

Lampu led menyala di sebuah kendaraan minibus yang ditumpangi anggota Polsek Sawahan. Mobil patroli milik Linmas Pemkot Surabaya, satu mobil minibus, dan yang terakhir mobil bak terbuka yang dimodifikasi menjadi kendaraan patroli mengikuti di belakangnya.

Ratusan warga sudah siaga di depan akses utama Gang Dolly. Mereka membentuk barikade dengan membuat rantai manusia. Tangan mereka tersambung satu sama lain.

Setidaknya, ada empat lapis barisan manusia yang menutup jalan masuk Gang Dolly. Barikade itu membuat petugas membatalkan razia. Mereka hanya melintas di jalan besar.

Petugas tidak masuk ke Gang Dolly maupun Jarak. Petugas khawatir terjadi chaos jika razia diteruskan.

Budi, seorang warga di lokasi prostitusi, menceritakan, sejak siang kabar akan adanya razia besar-besaran sudah merebak. Kabar semakin santer begitu beranjak malam. Malam itu, Budi berkali-kali mendapatkan kabar dari temannya seputar pergerakan petugas gabungan, mulai dari saat petugas menggelar apel di lapangan hingga pergerakan iring-iringan kendaraan menuju Dolly. Sesekali, dia meninggalkan tempat duduknya untuk menjawab telepon agar tidak terganggu suara ramai di kawasan itu.

Di sekeliling Budi, ratusan pemuda juga memadati gang itu. Mereka bersiap jika sewaktu-waktu pasukan gabungan itu bergerak ke wilayah mereka. Sirene menjadi pertanda petugas sudah mendekat.

Sekitar pukul 24.00, rombongan petugas kembali datang. Kali ini bukan polisi dan Satpol PP yang maju. Sekitar 20-an anggota TNI dari Garnisun Tetap (Gartap) III Surabaya merangsek menembus barikade warga.

Petugas meyakinkan warga kalau razia yang dilakukan dikhususkan untuk anggota TNI. Razia ini pun hanya berlangsung 10 menit. Anggota Garnisun tidak menyisir semua wisma. Tidak ada anggota TNI yang mereka temukan. (idl/ben)

Lokasi prostitusi Gang Dolly akan ditutup 19 Juni mendatang. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, Pemkot sudah menyiapkan langkah-langkah untuk membantu para mucikari dan PSK di lokalisasi tersebut membuka usaha setelah penutupan. Pemkot menyiapkan Rp 5 juta untuk masing-masing mucikari dan Rp 4-7 juta untuk masing-masing PSK.

Oleh karena itu, warga di sekitar Dolly menolak. Mereka melakukan perlawanan terhadap rencana tersebut (Baca juga:Sirene Perlawanan dari Gang Dolly (1). Berikut hasil penelusuran Surya selanjutnya menjelang penutupan Gang Dolly.
Dalam satu bulan terakhir, aktivitas warga yang mendukung penutupan dan menolak penutupan Dolly sama-sama bergerak. Mereka intens menggelar pertemuan, terutama warga yang menolak penutupan. Berbagai paguyuban mereka bentuk.

Kelompok yang menolak penutupan berdalih, penutupan lokasi prostitusi mengancam kelangsungan ekonomi mereka. Berbagai usaha akan mati, mulai dari usaha parkir, pedagang kaki lima (PKL), pedagang keliling, tukang becak, rumah kos, tokopracangan, salon, sampai pasar tradisional di sekitar Dolly-Jarak.

Iwan, warga Dolly yang mengelola bisnis parkir sejak 1980-an, mengaku, bisnisnya bakal gulung tikar kalau Dolly ditutup. Padahal, di Dolly dan Jarak, sedikitnya ada 80 pemilik lahan parkir dengan jumlah juru parkir ratusan orang. 

"Hidup mati kita dari sini," kata Iwan.

Rata-rata, pemilik lahan parkir di kawasan itu bisa mengantongi Rp 200.000 per hari. Mereka memungut tarif Rp 5.000 untuk sepeda motor dan Rp 10.000 untuk mobil. Khusus mobil, tarif yang berlaku dihitung tiap satu jam.

Kekhawatiran lebih dalam diungkapkan PSK yang harus meninggalkan kompleks prostitusi yang sudah berdiri sejak 1966 itu.

"Saya nanggung hidup ayah, ibu, satu anak, dan dua saudara. Kalau di sini ditutup, mau dengan cara apa saya kasih makan mereka?" kata Tia, seorang penghuni wisma di Dolly.

Perempuan 32 tahun asal Ponorogo itu mengatakan, setiap bulan ia memberikan Rp 3 juta-Rp 4 juta kepada keluarganya. Tia sendiri mengaku penghasilannya terus menurun dalam dua bulan terakhir lantaran isu penutupan yang semakin gencar.

Sebelum isu penutupan merebak, dia bisa mengantongi Rp 15 juta-Rp 20 juta per bulan. Dalam satu malam, dia bisa melayani lebih dari 10 tamu. 

Akan tetapi, saat ini, penghasilan Tia menurun drastis. Dia mengaku "hanya" mengantongi Rp 6 juta-Rp 7 juta per bulan.

"Satu hari cuma dapat 3-4 tamu. Jadi, tidak blong saja sudah lumayan," katanya.

Front Pekerja Lokalisasi (FPL) yang mewadahi kawasan Jarak juga menyuarakan perlawanan. Menurut Teguh, dari FPL, penutupan yang dicanangkan pemerintah kota hanya akan melahirkan masalah baru.

Terlebih lagi, selama ini tidak sekali pun Tri Rismaharini (Risma) datang ke Dolly dan Jarak untuk menjelaskan rencananya.

Teguh yang merupakan Ketua RT I/RW XI itu mengatakan, roda perekonomian di kawasan itu ditopang sepenuhnya oleh kegiatan prostitusi. Jadi, kata Teguh, begitu wisma ditutup, roda perekonomian akan hancur.

Mereka, antara lain, PKL, tukang laundry, toko kelontong, salon, tukang pijat, hingga pedagang pasar tradisional sekitar lokasi prostitusi.

Hal yang sama disampaikan Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Lokalisasi Surabaya (FKMLS) Syafiq Mudhakir (49). Baginya, Dolly bukan sekadar bisnis "esek-esek", melainkan juga sebagai penggerak perekonomian ribuan orang.

Apabila Dolly ditutup, akan muncul kemiskinan baru seperti yang terjadi di kawasan Tambaksari dan Bangunsari yang telah lebih dulu dinyatakan tertutup untuk lokasi prostitusi. (ben/idl)

Menanggapi rencana penutupan Gang Dolly, tak hanya para mucikari dan PSK yang menentang. Sejumlah warga yang menyandarkan kehidupannya dari perputaran ekonomi di kawasan ini juga menolak (Baca: "Kalau Dolly Ditutup, Keluarga Saya Mau Dikasih Makan Apa?" (3). Namun, tak sedikit pula yang di dalam hatinya setuju karena bertekad untuk mengais rezeki dari lingkungan yang bebas prostitusi. Berikut penelusuran Surya selanjutnya.
Namun, di posisi berbeda, warga yang mendukung penutupan Dolly juga tidak sedikit. Bagi mereka, penutupan ini bisa menjadi angin segar untuk memulai hidup baru di lingkungan yang bebas prostitusi.

Namun, dia mengakui akan ada dampak yang dirasakan warga dari penutupan ini.

"Dampak itu jelas ada. Biasanya, warung saya dapat Rp 400.000 per hari, bisa saja turun dratis. Tapi, kita tetap harus mau berusaha sedikit keras untuk dapat bertahan," ujar seorang warga yang mewanti-wanti namanya agar tidak dimasukkan dalam media itu.

Umumnya warga yang mendukung penutupan Dolly memang menolak dikutip namanya, termasuk tokoh masyarakat setempat. Mereka khawatir terjadi konflik horizontal.

Pemilik warung di kawasan Dolly-Jarak itu setuju dengan rencana pemerintah. Hanya, dia menyayangkan sikap pemerintah yang cenderung lepas tangan terkait konflik di antara warga yang terbelah.

Warga yang mendukung penutupan menilai, selama ini tidak ada sumbangan yang nyata dari wisma-wisma di lokasi prostitusi untuk pembangunan kampungnya. Dia mengungkapkan, pemuda kampungnya sama sekali tidak ada yang terserap sebagai tenaga kerja di wisma-wisma.

"Jadi, ditutup atau tidak, bagi kami tidak ada pengaruhnya. Toh selama ini, kami di sini tidak ada yang bekerja di wisma," ujarnya.

Namun, banyak pedagang di daerahnya yang menjadikan Dolly-Jarak sebagai lokasi berjualan. (idl/ben)

Lokasi prostitusi Gang Dolly akan ditutup 19 Juni mendatang. Pro dan kontra pun bermunculan (Baca juga: Kalau Gang Dolly Ditutup, Keluarga Saya Mau Dikasih Makan Apa?" (3). Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, Pemkot sudah menyiapkan langkah-langkah untuk membantu para mucikari dan PSK di lokasi prostitusi tersebut untuk membuka usaha setelah penutupan. Apa saja?

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyatakan tidak akan menghentikan langkah untuk menutup lokasi prostitusi Dolly meski belakangan terjadi penolakan dari penghuni dan warga di sekitarnya.

"Kami nilai wajar dan biasa jika ada penolakan. Di mana pun penolakan seperti itu selalu ada. Tapi, itu tidak akan menyurutkan niat untuk menutup lokalisasi Dolly sesuai yang ditargetkan (19 Juni)," kata Hendro Gunawan, Sekretaris Kota Surabaya, Selasa (29/4/2014).

Menurut Hendro, sosialisasi penutupan lokasi prostitusi yang disebut-sebut terbesar se-Asia Tenggara itu telah dilakukan sejak satu tahun terakhir. Sosialisasi diikuti dengan memberikan pembinaan dan pelatihan usaha terhadap penghuni lokasi prostitusi Dolly.

"Setiap pembinaan dan pelatihan, Pemkot terus melakukan pemutakhiran data. Dengan demikian, setiap ada perkembangan saat ini sudah langsung masuk dalam pendataan, terutama untuk jumlah PSK," katanya.

Hendro menuturkan, jumlah PSK terus menurun. Hingga saat ini, tinggal sekitar 1.063 orang PSK.

"Kami yakin, penurunan jumlah penghuni lokalisasi Dolly sebagai dampak sosialisasi penutupan selama satu tahun ini karena sebelumnya jumlah PSK di lokalisasi Dolly mencapai kisaran di atas 2.000 orang PSK," ucap Hendro.

Dalam kesempatan itu, Hendro juga memaparkan grand designjangka panjang setelah lokasi prostitusi Dolly ditutup. Menurutnya, desain itu berupa pemberdayaan penghuni lokasi prostitusi Dolly berbasis wirausaha.

Pemkot akan membebaskan sejumlah wisma Dolly untuk kegiatan pembinaan dan pelatihan serta tempat usaha penghuni lokalisasi.

"Dengan demikian, tidak seluruh lokalisasi Dolly akan dibebaskan atau diratakan tanah. Hanya wisma di Dolly yang memang telah ada kesepakatan dengan pemilik untuk dibebaskan Pemkot Surabaya," ujarnya.

Lahan wisma yang dibebaskan itu nantinya akan disulap menjadi pusat pemberdayaan usaha masyarakat. Para penghuni lokasi prostitusi, baik itu PSK maupun mucikari, yang tidak berkeinginan untuk pulang ke daerah asal, akan diberikan pekerjaan, keterampilan usaha, dan sebagainya.

"Jadi, penutupan lokalisasi Dolly tidak harus dilakukan dengan memulangkan penghuni ke daerah asal, tetapi lebih untuk membantu memberi kesempatan bagi PSK atau mucikari untuk berusaha sesuai bakat yang dimiliki," papar Hendro.

Desain pemberdayaan itu telah disusun dan masih terus disempurnakan. Menurut Hendro, dalam waktu dua bulan sebelum Dolly ditutup, pihaknya optimistis mampu menjalankan program pemberdayaan dengan baik.

Mengenai keberadaan tenaga keamanan lokasi prostitusi Dolly, lanjutnya, itu bukan menjadi soal. Mereka bisa diakomodasi sebagai anggota Satpol PP atau Linmas untuk menjaga lokasi prostitusi Dolly yang setelah ditutup diubah menjadi lokasi usaha mandiri warga.

"Untuk itulah, saat ini berbagai persoalan itu telah masuk dalam desain antisipasi penutupan lokalisasi Dolly ke depan. Dengan demikian, penutupan lokalisasi Dolly yang rencananya dilakukan tanggal 19 Juni 2014 optimistis bisa dijalankan," ujar Hendro.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemkot Surabaya Supomo mengatakan, sosialisasi terus digalakkan dalam rangka penutupan lokasi prostitusi Dolly. Yang pasti, lokasi prostitusi Dolly tidak diratakan dengan tanah seperti isu yang berkembang di lapangan.

"Nantinya, rumah warga tetap sebagai rumah hunian. Jadi, warga lokalisasi tidak perlu khawatir rumahnya kena gusur dan sebagainya. Pemkot masih memiliki hati untuk tidak menyulitkan warganya," tutur Supomo. (aru)