Ahok: Banyak Rumah Bagus, tapi di Pinggir Sungai

JAKARTA, KOMPAS.com -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, normalisasi Sungai Pesanggrahan sebenarnya telah direncanakan sejak 2003. Saat itu, kata dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah melakukan pembebasan lahan terhadap bangunan-bangunan yang ada di pinggirnya. 

Namun, menurut Basuki, pengerjaan normalisasi tidak langsung dikerjakan. Akibatnya, lahan diduduki oleh ratusan bangunan ilegal. Ironisnya, bangunan-bangunan tersebut adalah bangunan permanen. 

"Kita temukan di hulunya 10 meter, tapi di hilirnya tinggal empat meter. Karena di atasnya sudah dibangun rumah dan gedung-gedung yang kokoh. Saya kaget rumahnya dari beton semua, bagus-bagus, tapi di pinggir sungai," kata Basuki di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (30/4/2014). 

Meski demikian, Basuki menegaskan akan tetap melakukan pembongkaran terhadap rumah-rumah tersebut dalam waktu dekat. Agar pembongkaran tidak menuai protes dan reaksi keras dari pemilik rumah, Basuki mengaku telah meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk melaporkan para pemilik bangunan ke kepolisian. Menurut dia, para penyerobot tanah akan dilaporkan untuk tindak pidana penyerobotan lahan. 

"Kita ajari Dinas PU DKI. Laporin saja mereka dengan tuduhan penyerobotan tanah. Kan tanahnya sudah kita bebaskan, lalu ditempati secara ilegal. Jadi laporin saja ke polisi, kita bisa tindak pidana. Akhirnya mereka bongkar sendiri karena takut," ujarnya. 

Lebih lanjut, kata Basuki, bila nantinya Pemprov DKI telah berhasil menertibkan semua bangunan, maka pembangunan dinding turap beton (sheet pile) akan dapat segera dimulai. Pengerjaan akan dilakukan oleh Dinas PU DKI bekerja sama dengan Kementerian PU RI. 

"Segera, langsung kita sheet pile. Kita akan kerja sama dengan Kementerian PU, memakai dana dari APBN dan APBD. Kita kerjakan bersama, jadi semuanya bisa cepat. Kan kerja sama antara Pemprov DKI dan pusat sudah bagus banget," ujarnya.

Penertiban bangunan-bangunan liar di pinggir sungai yang disertai dengan pembangunan sheet pile merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemprov DKI dalam upaya penanganan terhadap banjir. Selain itu, Pemprov DKI juga akan berupaya menempatkan sejumlah pompa air di beberapa kawasan yang rawan banjir.