Ahok Siap Hadapi Perlawanan Pengemudi

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan, tiket bus transjakarta akan terintegrasi dengan kopaja AC, angkutan perbatasan terintegrasi busway (APTB), dan bus kota lainnya. Semua angkutan umum itu akan berada di bawah pengelolaan PT Transjakarta.

Basuki menyadari bahwa kebijakan ini akan mendapat perlawanan dari para pengemudi (sopir). "Susahnya lagi kan pasti ada perlawanan dari sopir bus kelas menengah ini yang biasa enak semaunya, berhenti sesukanya, bebas rokok, dan sebagainya. Kalau mereka disuruh ikut aturan dan digaji, dia pasti enggak suka," kata Basuki di Balai Kota, Senin (23/2/2015).

Apabila angkutan ini sudah terintegrasi dengan bus transjakarta maka warga cukup membayar sekali tarif. Pemprov DKI akan membayar angkutan tersebut dengan sistem rupiah per kilometer. Ia mengaku, kebijakan ini dapat menaikkan tarif tiket.

Kendati demikian, Pemprov DKI akan menyubsidi tarif tiket yang membuat warga tidak perlu membayar mahal. Subsidi harga tiket transportasi massal akan diambil dari alokasi anggaran public service obligation (PSO).

"Jadi ini subsidi yang kita katakan dengan naik bus, bukan subsidi memberikan bensin murah, tapi itulah PSO. Misalnya tiket aslinya Rp 10.000, nah warga cuma perlu bayar Rp 5.000 atau Rp 6.500 per sekali naik, nanti sisanya kami yang bayar," kata Basuki.

Kendati demikian, mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku, integrasi transportasi massal ini membutuhkan waktu lama.

Sebagai informasi, tahun ini, Pemprov DKI telah memberikan anggaran untuk PS0 sebesar Rp 1,3 triliun, untuk subsidi tiket bus transjakarta seharga Rp 3.500 per tiket. Harga ini belum pernah naik sejak 2006. PSO itu juga dialokasikan untuk pengoperasian bus tingkat gratis, yang juga dikelola PT Transjakarta. Sementara subsidi yang diberikan Pemprov DKI untuk tiket bus transjakarta selalu naik setiap tahunnya. 

Pada tahun 2012, subsidi yang diberikan mencapai Rp 253.682.000.000, lalu meningkat pada 2013, dengan jumlah subsidi yang diberikan sebesar Rp 468.945.420.000. Jumlah subsidi kembali meningkat pada tahun 2014, mencapai Rp 830.449.999.000.