Jakarta - Sejumlah kantor di lingkungan Pemprov DKI ternyata belum bayar tagihan listrik. Sejumlah hal jadi penyebab mulai dari tak ada anggaran sampai uang belum cair. PLN pun mengancam mencabut aliran listrik. Apa kata Ahok?

"Makanya di kita ini aneh-aneh, di kita beli truk saja bisa hilang. Makanya saya ngotot sistem e-budgeting supaya saya bisa kontrol harganya. Kalau nggak, setan gendoruwo juga bisa ketik dan main hilangin (anggaran-red) saja, terus nggak ada yang mau ngaku," jelas Ahok di balai kota DKI, Jakarta, Senin (22/12/2014).

Tunggakan listrik ada di kantor kelurahan hingga wali kota. "Nah kan dulu kita ngotot 2013 persiapan, 2013 sudah siap sehingga paling nggak 2014 ini sudah masuk e-budgeting, tapi kan mereka enggak mau masukan harrga satuan maka terjadilah siluman kaya gini, anggaran nggak cukup dan anggaran hilang. Ya aneh-aneh saja," urai Ahok.

Lalu apa Ahok akan menerima begitu saja pemadaman PLN? "Mau dibilang apa, PLN yang punya kuasa sendiri kok, masalahanya kalau kita tebang tiang dia di jalur hijau atau sungai kita, nanti mati dia cuma sendiri. Kalau kita tebang kabelnya di got kita nanti mati lampu. Terus gimana, lawan penguasa," urai dia.

Ahok Akan Mengadu ke Jokowi Soal Ancaman PLN Terkait Pencabutan Listrik

Jakarta - Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok tak mau sembarang mengambil keputusan terkait kisruh dengan PLN. Apalagi sampai memajaki tiang listrik yang dipasang di Jakarta.

"Makanya kita mau gimana, kalau ada hitung-hitungan gitu kan kita mau potong juga susah," jelas Ahok di balai kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (22/12/2014).

Lalu bagaimana solusi Ahok bila PLN benar-benar mewujudkan ancamannya? "Lapor presiden. Supaya berantemnya selesai," imbuh Ahok dengan senyum.

Tunggakan listrik di kelurahan hingga wali kota di lingkungan Pemprov DKI nilainya cukup besar. Anggaran untuk pembayaran listrik ini tak turun dari APBD. Alhasil, pembayaran listrik menunggak.