Jokowi: Pilkada lewat DPRD Rugikan Rakyat, Ajukan ke MK Saja

Denpasar - Setelah UU Pilkada disahkan, rakyat tidak bisa memilih kepala daerahnya secara langsung melainkan lewat DPRD. Presiden terpilih Joko Widodo menganggap pengesahan ini merugikan rakyat sebagai pemilih.

"Saya kira rakyat melakukan judicial review ke MK. Karena kan yang dirugikan rakyat. Yang dirugikan pemilih," kata Jokowi usai menghadiri Reuni Pena 98 di B Hotel, Denpasar, Bali, Sabtu (27/9/2014).

Oleh sebab itu, Jokowi menilai wajar bahwa masyarakat akan berbondong-bondong menggugat ke MK. "Jadi, ajukan saja ke MK," ucap Gubernur DKI Jakarta ini. 

Sejak awal, Jokowi sudah menolak Pilkada lewat DPRD. Sejumlah alasan yang ia kemukakan adalah soal proses yang tidak transparan dan kualitas pemimpin yang dihasilkan. Selain itu, sosok Jokowi dan pemimpin sukses di daerah lain adalah contoh nyata produk Pilkada langsung.

Jokowi hadir di reuni eks aktivis 98 dan sempat memberikan sambutan. Ia banyak mengungkapkan tentang visinya menjadi presiden. Dalam kesempatan itu, mantan Wali Kota Solo ini diangkat sebagai anggota kehormatan ormas bentukan Pena 98.

Foto: Andi Siahaan/detikcom

Denpasar - Ratusan aktivis Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) menyanyikan lagu 'Darah Juang' saat menyambut Jokowi. Lagu yang biasa dinyanyikan pendemo itu menggema di B Hotel, Denpasar, Bali Sabtu (27/9/2014) sore. 

Mereka dirampas haknya
Tergusur dan lapar
Bunda relakan darah juang kami
Tuk membebaskan rakyat
Padamu kami berbakti
Padamu kami mengabdi

Demikian penggalan lirik lagu tersebut. Sebelum menyanyikan 'Darah Juang', para aktivis juga melantunkan lagu Padamu Negeri.

Jokowi datang ke Denpasar menjadi pembicara dalam acara Reuni, Silahturahmi dan Konsolidasi PENA 98. Di depan ratusan aktivis, Jokowi yang mengenakan kemeja putih kebanggaannya itu menyampaikan beberapa program pemerintahan ke depan.

"Penerimaan negara harus dikejar dari sektor pajak. Selain itu (pemerintah) harus meningkatkan investasi," ujar Jokowi.

Di hadapan aktivis yang datang dari 27 provinsi itu, Jokowi meminta para aktivis mengawasi pemerintahannya dan juga pemerintahan daerah. "Kalau ada pemerintah daerah yang tidak benar, ya digebuk saja," ucap Jokowi.

Sementara, Sekjen PENA 98 Adian Napitupulu mengakui, setelah 16 tahun reformasi, belum ada presiden yang mau dan berani menemui aktivis mahasiswa. "Ini merupakan penghormatan bagi aktivis, seorang presiden terpilih datang bertemu dengan aktivis," ucap Adian Napitupulu yang merupakan Caleg DPR RI terpilih periode 2014-2019 ini.

Disampaikannya juga, selain menggelar acara reuni dan silaturahmi, mereka juga membentuk ormas Pusat Perjuangan Rakyat (Pospera) di seluruh provinsi.