Ahok Minta Kementerian PU Serahkan Wewenang Operasional Pompa pada DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama meminta wewenang pengoperasian pompa milik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Ibu Kota diserahkan ke Pemprov DKI. 

Hal ini pun disampaikan Basuki kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat koordinasi terbatas mengenai banjir di Istana Negara, Rabu (11/2/2015).   

"Saya sampaikan ke Pak Presiden supaya ada koordinasi. Maksud saya, kami akan bikin surat, lebih baik semua pompa dan segala macam jalan yang (wewenang pemerintah) pusat itu kasih ke DKI yang urus deh," kata Basuki, di Balai Kota.  

Ia menjelaskan, pompa air saat ini menjadi hal utama dalam penanganan banjir Jakarta. Terlebih tanah di kawasan Jakarta Utara terus mengalami penurunan karena pengambilan air tanah yang besar. 

Sehingga, banjir harus dipindahkan ke laut melalui pompa. Namun, menurut dia, ada beberapa pompa air yang dibangun serta dikelola Dirjen Cipta Karya (Kementerian PU). Lebih lanjut, ia memberi contoh, pompa air di Pasar Ikan yang merupakan kepemilikan Dirjen Cipta Karya. 

Hari ini, hanya satu mesin pompa yang berfungsi. Padahal pompa Pasar Ikan bisa membantu tugas pompa Waduk Pluit. 

"Tadi pagi Pasar Ikan tidak hidup penuh pompanya. Saya sudah kasih tahu, pompa (air) Pasar Ikan harus dihidupkan penuh, ini pompanya berapa yang hidup sekarang? Cuma satu," kata Basuki. 

Dia mengaku telah mengirim "mata-mata" untuk langsung mengecek fungsi pompa di Pasar Ikan. Basuki mengaku tidak mau langsung asal memperbaiki pompa di sana. Sebab, pompa itu merupakan kewenangan Dirjen Cipta Karya.  

Sementara, itu Kepala Dinas Tata Air DKI Agus Priyono, menjelaskan ada beberapa pompa air milik Kementerian PU di Jakarta. Namun, sudah dipinjamkan kepada Pemprov DKI. Hanya saja pengoperasiannya masih di bawah kewenangan Cipta Karya KemenPU. 

"Pompa air Rawa Badak yang bangun KemenPU, pompa Ancol juga. Tetapi sudah dipinjamkan ke kita istilahnya, cuma pengoperasiannya masih di pusat," kata Agus.